Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli menyatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto memiliki kartu AS para pejabat yang diduga melakukan korupsi. Dia mengklaim, bukti ini mengubah peta pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Ini video-video nanti kalau dirilis, akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik dan luar biasa. Karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan,” kata Guntur dalam cuplikan video yang diunggah akun Twitter/X @Anak_Ogi, dikutip Jumat (27/12/2024).
Lebih lanjut Guntur mengatakan, Hasto juga telah membuat puluhan video untuk mengungkap skandal para pejabat korup tersebut. Dalam tayangan tersebut, mantan politikus PSI ini menyebut video yang dibuat Hasto merupakan lanjutan dari video keterangannya usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Yang menarik adalah Mas Hasto telah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan itu yang pertama. Akan ada lanjutan puluhan video yang juga disitu akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi,” turur Guntur menambahkan.
Diketahui, pada video pernyataan pertamanya, Hasto memberikan pandangannya terkait status tersangka yang disandangnya. Dia tetap merasa dikriminalisasi dan dipolitisasi, seraya menyerukan kader banteng untuk melanjutkan perlawanan.
Mulanya–seperti narasi-narasi sebelumnya–Hasto kembali menyinggung soal dalang di balik penetapan tersangkanya. Dari cara bicaranya, kentara mengarah ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
“Ketika muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan tiga periode, ataupun perpanjangan masa jabatan itu,” kata Hasto dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (26/12/2024).
Hasto bahkan mengajak seluruh kader PDIP untuk tidak gentar dalam menghadapi berbagai serangan tersebut. “Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk,” ucapnya.
Dia menuding, apa yang dilakukan KPK saat ini merupakan salah satu upaya penggunaan aparat penegak hukum dalam membungkam kritik-kritik PDIP kepada penguasa. Menurutnya, aparat penegak hukum dikerahkan untuk melakukan intimidasi serta sumber-sumber daya negara juga digunakan demi kepentingan politik praktis. “Maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan,” ujarnya.
Sayangnya dalam pernyataannya ini, Hasto tak sedikitpun memberikan jawaban atas segala dugaan yang dipaparkan oleh KPK, mulai dari mengondisikan saksi bicara bohong saat diperiksa atau perintahkan Harun Masiku merendamkan ponsel guna menghindari kejaran tim penyidik KPK.
Dia malah bawa-bawa Presiden pertama Soekarno. Hasto menggambarkan dirinya adalah pejuang demokrasi, murid Bung Karno. Agar terlihat lebih meyakinkan, dia pun membawa Cindy Adams penulis buku biografi Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat. Menurutnya, dalam bab sembilan buku tersebut adalah gambaran kondisinya saat ini.
“Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita,” ucapnya.
Bahkan dengan sesumbar, Hasto bilang ancaman penjara tak akan menyurutkan perlawanan. “Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Risiko apapun, siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Terima kasih. Merdeka!” ujar dia.
Menanti Serangan Balik PDIP
Pakar ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Ardli Johan Kusuma menilai pencekalan terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly, menjadi pukulan beruntun bagi PDI Perjuangan.
“Terlepas dari pembuktian secara hukum terkait keterlibatan Yasonna Laoly dalam kasus suap Harun Masiku, pencegahan terhadap Yasonna ke luar negeri ini dapat dilihat sebagai pukulan beruntun yang diterima PDIP,” ujar Ardli dikutip di Jakarta, Jumat (27/12/2024).
Selain itu, dia mengatakan pencekalan untuk Yasonna, dan ditambah penetapan tersangka terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto akan berdampak negatif terhadap citra PDIP di mata masyarakat.
Oleh sebab itu, dia berpendapat PDIP sebagai salah satu partai besar di Indonesia akan mengambil langkah untuk membela kedua kadernya tersebut.
“Atau bahkan melakukan serangan balik, baik dengan langkah hukum maupun langkah-langkah politik terhadap pihak yang dianggap menjatuhkan PDIP melalui kasus tersebut,” ujarnya.(Sumber)
