Saat PM Jepang Shigeru Ishiba berkunjung ke Indonesia pada 10-11 Januari 2025, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sempat membisikkan nasib Blok Gas Masela yang mangkrak sejak era Jokowi.
Selanjutnya, saat Menko Airlangga melakukan kunjungan kerja ke Jepang pada 7-9 Mei 2025, masalah tersebut disampaikan kembali.
“Kemarin saat kunjungan Perdana Menteri, Ishiba ke Indonesia dan salah satu yang sedang menjadi prioritas adalah program ASEAN Zero Emission Community. Di mana untuk ASEAN Zero Emission Community, Jepang menyiapkan dana khusus 500 juta dolar AS,” kata Menko Airlangga di KBRI Tokyo, dikutip Minggu (11/5/2025).
Mengingat salah satu prioritas pemerintah Jepang, saat, ini adalah investasi sektor energi, Menko Airlangga sempat menagih pengerjaan proyek gas raksasa Blok Masela, Maluku, bisa dikebut.
Saat ini, proyek tersebut dioperatori perusahaan migas asal Jepang, Inpex Corporation, yang memiliki hak partisipasi 65 persen. Selain itu, Inpex menggandeng PT Pertamina lewat PT Pertamina Hulu Energi Masela (PHE Masela) yang mengempit 20 persen saham, dan Petronas asal malaysia sebesar 15 persen.
“Dalam pertemuan juga di bulan Januari dengan Presiden Prabowo, Perdana Menteri Ishiba juga mendorong proyek yang sama termasuk di dalamnya pengembangan LNG, nah Indonesia masih menagih proyek Masela,” terangnya.
Di luar itu, dalam kunjungan tersebut Airlangga mengatakan pemerintah Jepang dan Indonesia sudah menyiapkan lebih dari 175 Memorandum of Understanding (MoU) terkait pengembangan energi bersih di Indonesia.
Di mana fokus pengembangan energi bersih di RI ini akan berfokus pada sektor geothermal, pembangkit listrik tenaga matahari, hingga upaya pemanfaatan sampah menjadi energi atau waste to energy, serta pengelolaan lahan gambut.
“Sekarang Indonesia dan Jepang sudah menyiapkan lebih dari 175 Memorandum of Understanding, Pipeline of List of Project, di mana di dalam pipeline ini itu beberapa proyek yang terkait dengan pengurangan emisi menuju Indonesia Zero Emission di tahun 2060,” kata Menko Airlangga.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan Surat Peringatan Pertama (SP-1) kepada Inpex Co agar segera melakukan produksi.
Sebab, menurut Menteri Bahlil, proyek Blok Masela tidak mengalami kemajuan sejak beberapa puluh tahun lamanya.
“Ini sekaligus sebagai pengumuman, ada satu wilayah kerja yang sudah 26 tahun, sudah menemukan salah satu gas terbesar, giant nih Pak Joko (Kepala SKK Migas) ya, tapi nggak dinaikkan statusnya. Nah, saya sudah bikin surat peringatan pertama (SP-1),” kata Menteri Bahlil di Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Menteri Bahlil mengatakan, jika setelah peringatan keras ini, tak membuahkan progres yang positif, pemerintah tidak segan-segan untuk mencabut izin kelola Masela dari Inpex.
“Kedua, nggak bisa lagi saya cabut. Ini gede, dan ini pasti akan gempar. Saya tidak perlu sampaikan perusahaan apa itu. Biarkanlah Tuhan saya dan dia yang tahu. Kalau dia rasa pasti tahu betul itu kira-kira,” ujarnya.
Asal tahu saja, Blok Masela saat ini masuk salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Sebelum jatuh ke tangan Inpex, blok raksasa gas yang berada di Laut Rafuru, Maluku ini, dioperatori Total, perusahaan migas asal Prancis.
Dalam perkembangannya, Total mental digantikan Inpex yang menggandeng Pertamina Hulu Energi Masela dan Petronas. Nilai investasi Blok Masela nyaris Rp340 triliun dengan cadangan gas terbesar di Indonesia yang tersimpan di kedalaman 400 meter hingga 800 meter.
Potensi gasnya mencapai 6,97 triliun kaki kubik, pengembangan lapangan ini berpotensi menyerap lapangan kerja 10 ribu orang. Pemerintah menargetkan lapangan ini on stream, atau beroperasi pada 2030.
Kontrak bagi hasil atau production sharing contract (PSC) BlokMasela diteken 1998, dan diperpanjang hingga 2055. Proyek ini memiliki potensi produksi 9,5 juta ton LNG per tahun, gas pipa sebanyak 150 mmscfd dan kondensat sebesar 35.000 per hari.(Sumber)
