Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, mengingatkan agar penyusunan Tim Reformasi Polri tidak melibatkan sosok-sosok yang pernah tersandung kasus hukum atau menuai kontroversi di masyarakat.
“Setidaknya jangan memasukkan orang yang kontroversi. Saya sarankan seperti itu,” ujar Jazilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Menurutnya, Polri saat ini sedang berada dalam sorotan publik. Karena itu, figur-figur yang masuk ke dalam tim sebaiknya memiliki rekam jejak bersih dan kredibel, sehingga tidak menambah beban citra institusi.
“Ya saranlah, saran supaya tidak memasukkan orang yang membuat kontroversi di masyarakat. Apalagi polri kan sedang menjadi sorotan,” jelas dia.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pembentukan Tim Transformasi Polri yang dipimpin langsung oleh perwira tinggi Polri, tidak hanya menjadi formalitas melainkan mampu membawa perubahan nyata terhadap institusi kepolisian.
“Ya tentu saja kami berharap tim transformasi ini akan betul-betul bisa mentransformasi Polri secara baik dari dalam dan ke luar untuk bisa meningkatkan citra positif Polri terhadap kinerjanya di hadapan masyarakat,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim Transformasi Reformasi Polri sebagai langkah memastikan akuntabilitas institusi. Pembentukan tim tersebut tertuang melalui Surat Perintah (Sprin) bernomor Sprin/2749/IX/TUK.2.1/2025 yang ditandatangani oleh Kapolri pada 17 September 2025.
“Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan kepada staf dan jajarannya sebagai langkah responsibilitas dan akuntabilitas,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Senin (22/9/2025).
Trunoyudo mengatakan surat perintah ini merupakan tindak lanjut Polri dalam mengelola transformasi institusi dengan bekerja sama dengan pemerintah dan stakeholders (pemangku kepentingan) terkait melalui pendekatan sistematis.
“Transformasi institusi guna mencapai proses dan tujuan akselerasi transformasi Polri sesuai dengan harapan masyarakat,” tuturnya.
Ia mengatakan, proses dan tujuan reformasi institusi ini bersifat mendasar dan luas yang melibatkan seluruh satuan kerja dan wilayah berdasarkan visi strategis Polri atau Grand Strategy Polri 2025–2045.
Total terdapat 52 perwira tinggi dan menengah yang berada di dalam tim reformasi. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bertindak sebagai pelindung, sedangkan Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo sebagai penasihat.
Perwira tinggi (Pati) yang ditunjuk sebagai ketua tim adalah Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana.(Sumber)
