Satu dari ratusan dapur dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sukabumi, dilaporkan telah dinonaktifkan. Hal ini, dilakukan pasca dapur tersebut terjadi insiden keracunan massal di Kecamatan Palabuhanratu yang menimpa puluhan siswa SMK yang ada di wilayah tersebut.
Bupati Sukabumi, Asep Japar, membenarkan penonaktifan itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas kejadian yang menimpa puluhan siswa di SMK Doa Bangsa, Palabuhanratu.
“SPPG yang ada di Palabuhanratu sekarang ditutup dulu. Tapi sambil menunggu beberapa persyaratan yang harus diikuti. Ini untuk memastikan semua dapur SPPG benar-benar memenuhi standar kebersihan,” kata Asep Japar kepada Jurnalis Radar, pada Minggu (5/10).
Menurut Asjap, aspek kebersihan dan sanitasi dapur menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan MBG. Ia menegaskan, setiap SPPG wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak agar bisa kembali beroperasi.
“SLHS-nya harus dipenuhi. Mudah-mudahan bisa secepatnya. Saya ingin semua dapur MBG di Sukabumi benar-benar higienis dan aman untuk anak-anak kita,” tegasnya.
Lebih lanjut, Asjap menjelaskan bahwa kebijakan penutupan SPPG bukan keputusan sepihak pemerintah daerah, melainkan instruksi langsung dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana utama program MBG secara nasional.
“Kebijakan penutupan itu dari pusat. Jadi kami di daerah mengikuti saja instruksi yang diberikan, sambil melakukan pembenahan di lapangan,” tambahnya.
Langkah evaluasi ini diambil menyusul insiden keracunan makanan MBG pada Rabu (24/9/2025) yang menimpa 32 siswa SMK Doa Bangsa. Mereka mengalami gejala mual, muntah, dan pusing setelah menyantap menu MBG. Tujuh di antaranya sempat dirawat di RSUD Palabuhanratu.
Peristiwa di Palabuhanratu bukan kasus tunggal. Data BGN mencatat, sebanyak 56 SPPG di berbagai daerah di Indonesia telah dinonaktifkan sementara waktu akibat dugaan pelanggaran standar kebersihan atau kasus serupa, dan salah salah satunya SPPG di Kecamatan Palahabunratu, Kabupaten Sukabumi.
Pemerintah daerah kini dihadapkan pada tantangan untuk memulihkan kepercayaan publik, terutama para orang tua dan pihak sekolah. Program MBG yang semula disambut antusias karena dinilai membantu pemenuhan gizi anak sekolah, kini harus membuktikan komitmen dalam keamanan pangan dan standar higienitas.
Meski terjadi insiden, Asjap menegaskan, bahwa Pemkab Sukabumi tetap mendukung penuh program MBG karena dinilai membawa manfaat besar bagi peningkatan gizi anak-anak sekolah. Namun, menurutnya, keberlanjutan program harus sejalan dengan pengawasan ketat dan kepatuhan terhadap prosedur sanitasi.(Sumber)
