Pembangunan jaringan listrik di daerah terpencil kerap menghadapi tantangan besar, mulai dari kondisi geografis yang sulit hingga biaya investasi yang tidak sebanding dengan jumlah pelanggan yang dilayani.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa pemerataan akses listrik tidak bisa semata-mata dihitung dengan logika bisnis. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, dalam sejumlah kasus pemerintah harus mengeluarkan investasi hingga ratusan juta rupiah hanya untuk melayani puluhan kepala keluarga di wilayah terpencil
“Hanya untuk melayani sekitar 44 kepala keluarga, investasinya hampir Rp 700 juta. Kalau dihitung secara ekonomi tentu tidak masuk.” Baca juga: Bahlil Buka Peluang Harga Pertamax Turun, Tergantung Pergerakan Harga Minyak Dunia “Tetapi pemerintah tidak boleh hanya berhitung untung dan rugi,” kata Bahlil saat berdialog dengan masyarakat penerima manfaat program kelistrikan di Kabupaten Purworejo pada Jumat (19/6/2026).
Resmikan 1.151 Kilometer Jalan Daerah, Prabowo Targetkan Penurunan Ongkos Logistik Artikel Kompas.id Pernyataan tersebut menggambarkan besarnya tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mewujudkan pemerataan listrik hingga ke pelosok Indonesia.
Masyarakat harus mendapat hak yang sama soal energi Di banyak daerah, terutama kawasan pegunungan, kepulauan, dan permukiman terpencil, pembangunan jaringan listrik membutuhkan biaya jauh lebih besar dibandingkan wilayah perkotaan. Selain jumlah pelanggan yang relatif sedikit, pembangunan infrastruktur juga memerlukan jaringan distribusi yang panjang, pembangunan gardu, hingga akses transportasi untuk pengiriman material yang tidak jarang memakan biaya tinggi.
Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak yang sama atas akses energi. Menurut dia, keberadaan listrik tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerangan, tetapi juga menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Listrik itu bukan hanya lampu. Listrik berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan akses informasi. Karena itu negara harus hadir,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa banyak wilayah yang secara bisnis sebenarnya tidak menarik bagi perusahaan karena potensi keuntungan yang sangat kecil bahkan bisa rugi. Oleh sebab itu, pemerintah harus turun tangan melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar masyarakat tetap dapat menikmati layanan listrik.
Bahlil mengatakan, pemerintah tidak bisa membebankan seluruh tanggung jawab tersebut kepada PT PLN (Persero).
Sebab, sebagai perusahaan yang mengelola sistem ketenagalistrikan nasional, PLN juga memiliki keterbatasan dalam menjalankan investasi yang tidak memberikan nilai ekonomi. “PLN tidak bisa diberikan penugasan yang terlalu berat tanpa dukungan pemerintah. Karena itu negara hadir melalui APBN untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan listrik,” katanya.
Komitmen tersebut tercermin dalam peningkatan anggaran Program Listrik Desa (Lisdes). Baca juga: MBG dan Ujian Negara Investasi Pada 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 3,6 triliun untuk pembangunan kelistrikan di sekitar 1.361 lokasi desa dan dusun.
Sementara pada 2026, pemerintah meningkatkan anggaran menjadi sekitar Rp 10,3 triliun untuk memperluas jangkauan program ke berbagai wilayah yang masih belum terlayani listrik secara optimal. Berdasarkan data Kementerian ESDM, hingga kini masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun di Indonesia yang membutuhkan peningkatan akses listrik. Kondisi tersebut tidak hanya ditemukan di wilayah Indonesia timur, tetapi juga masih dijumpai di sejumlah daerah di Pulau Jawa.
Investasi sosial jangka panjang Bahlil menilai pembangunan listrik di daerah terpencil harus dipandang sebagai investasi sosial jangka panjang. Menurut dia, manfaat yang diperoleh masyarakat jauh lebih besar dibandingkan nilai investasi yang dikeluarkan pemerintah.
Dengan adanya listrik, anak-anak dapat belajar pada malam hari dengan lebih baik, fasilitas kesehatan dapat beroperasi lebih optimal, dan masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usaha produktif. Baca juga: Seluruh Ibu Kota Provinsi Terhubung Karena itu, ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan merupakan bagian dari upaya menghadirkan keadilan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Pemerintah membangun tidak boleh hanya berhitung bisnis. Kalau berbicara pelayanan kepada rakyat, yang harus dikedepankan adalah manfaatnya.” “Negara harus hadir untuk seluruh rakyat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil,” ujar Bahlil.(Sumber)
