Perdana Menteri (PM) Inggris yang baru dilantik, Andy Burnham, langsung mengambil keputusan politik luar negeri yang krusial. Downing Street dilaporkan tetap memberi lampu hijau kepada militer Amerika Serikat (AS) untuk memanfaatkan fasilitas pangkalan militer milik Inggris demi menyokong operasi tempur terhadap Iran.
Langkah ini menegaskan bahwa Burnham memilih melanjutkan garis kebijakan pendahulunya, Keir Starmer, di tengah kecamuk perang antara Paman Sam dan Teheran yang kian meluas.
Kabar tersebut pertama kali diungkap oleh laporan Bloomberg pada Selasa (21/7/2026), merujuk keterangan sejumlah sumber internal yang mengetahui langsung alur pembahasan di tingkat pimpinan.
Dengan restu dari London, pesawat-pesawat tempur dan armada logistik militer AS tetap diizinkan beroperasi dari beberapa titik strategis Inggris. Dua di antaranya adalah pangkalan Diego Garcia di Samudra Hindia dan pangkalan udara RAF Fairford di Gloucestershire.
Pemerintah AS dan Inggris berdalih operasi armada tempur tersebut murni bersifat “defensif”. Tujuan utamanya diklaim untuk meredam potensi ancaman serangan rudal Iran, sekaligus menjaga navigasi lalu lintas kapal komersial yang melintas di Selat Hormuz.
Warisan Keputusan dari Era Keir Starmer
Di balik layar, keputusan mempertahankan akses pangkalan bagi militer AS ini sebenarnya bukan hal yang mendadak. Prosesnya sudah digodok matang sebelum terjadi peralihan takhta kepemimpinan di Downing Street.
Saat masih menjabat, Keir Starmer sempat memimpin rapat terbatas bersama para menteri senior dan pejabat keamanan pada Jumat (17/7/2026). Pertemuan tingkat tinggi itu digelar guna meninjau kembali posisi geostrategis Inggris menyusul eskalasi serangan udara AS ke Iran yang terus memanas sejak awal bulan.
Begitu resmi mengucap sumpah jabatan sebagai Perdana Menteri pada Senin (20/7/2026), Burnham langsung menerima pengarahan (briefing) komprehensif mengenai hasil rapat Starmer tersebut. Tanpa mengulur waktu, Burnham menyetujui keberlanjutan kerja sama militer itu.
Bayang-bayang Jeratan Hukum dan Penolakan Oposisi
Keputusan cepat yang diambil PM Burnham diprediksi tak akan berjalan mulus tanpa gelombang protes. Langkah ini diyakini bakal menyulut kritik tajam dari partai-partai oposisi hingga kelompok sayap kiri di dalam negeri Inggris.
Para kritikus menilai, memberi panggung dan fasilitas bagi pangkalan militer AS sama saja menyeret Inggris masuk ke dalam pusaran konflik bersenjata yang dipicu Washington secara langsung.
X-factor lain yang menambah kegelisahan para pejabat di London adalah soal kepatuhan hukum internasional. Sejumlah pejabat internal Inggris mulai melontarkan kekhawatiran terkait potensi implikasi hukum jika Washington bertindak terlalu jauh.
Kekhawatiran itu makin menguat setelah Presiden AS Donald Trump memberikan sinyal keras bahwa infrastruktur sipil Iran bisa saja dijadikan sasaran gempuran berikutnya.
Hingga saat ini, baik pihak Pemerintah Inggris maupun Gedung Putih belum memberikan pernyataan resmi mengenai laporan yang dirilis Bloomberg tersebut. Meski begitu, kesepakatan tertutup ini menjadi bukti kuat bahwa aliansi pertahanan trans-Atlantik antara London dan Washington tetap solid, terlepas dari siapa sosok yang duduk di kursi Perdana Menteri Inggris.(Sumber)
