Program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Go Global memerlukan pengawasan ketat, demi mencegah potensi penyelewengan anggaran pengadaan fasilitas vokasi internasional. Apalagi, kebijakan strategis itu bertujuan mencetak komoditas tenaga kerja domestik yang siap bersaing di pasar global.
Melansir website Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia (KP2MI RI), Minggu (14/6/2026), program direktif Presiden Prabowo Subianto tersebut sedang memasuki fase krusial persiapan regulasi. Otoritas bahkan mempercepat koordinasi lintas lembaga negara, guna memastikan transparansi pengelolaan keuangan publik.
Wakil Menteri (Wamen) P2MI RI, Christina Aryani berkonsultasi langsung dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. Keduanya membahas standardisasi pengadaan dalam pertemuan penting yang berlangsung di Kantor BPKP, Jakarta Pusat.
“Konsultasi ini merupakan upaya Kementerian P2MI mempersiapkan pelaksanaan program SMK Go Global yang merupakan program direktif Presiden Prabowo Subianto. Sekaligus, dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang siap bersaing di pasar kerja internasional,” ungkap Wamen P2MI RI, Christina Aryani.
Langkah mitigasi tersebut bertujuan memastikan seluruh proses birokrasi berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Pengawasan melekat dari auditor negara membentengi proyek dari celah hukum penyalahgunaan dana operasional.
KP2MI RI menghendaki tata kelola pengadaan barang dan jasa mematuhi koridor hukum serta undang-undang yang berlaku. “Karena itu, kami juga meminta pendampingan dari BPKP agar program SMK Go Global bisa berjalan taat asas,” tutur Christina Aryani.
Wamen P2MI RI menilai, pendampingan berkala oleh lembaga sangat penting untuk menjaga akuntabilitas setiap tahapan pencairan dana negara. Kebijakan proteksi anggaran itu mengedepankan prinsip kehati-hatian, demi menghindari kerugian keuangan kas negara di kemudian hari.
Ia lantas menyampaikan komitmen kementeriannya dalam menjaga efisiensi anggaran agar mampu menghasilkan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat luas. “Kami ingin memastikan seluruh proses on the right track, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Wamen Christina.
Transparansi Anggaran dalam Pengawasan Program SMK Go Global
Sebagai informasi, program SMK Go Global mengusung skema pendidikan vokasi untuk menjadi pilar utama pemerintah dalam mendongkrak mutu dan kompetensi pekerja migran domestik. Penyelarasan kurikulum SMK ditargetkan mampu menjawab dinamika kebutuhan industri manufaktur dan jasa internasional.
Oleh karenanya, sinergitas kelembagaan akan memperkuat fungsi pengawasan sejak awal fase perencanaan makro hingga tahap implementasi lapangan. Pengawalan ketat BPKP menjadi garansi mutu agar akselerasi program SMK Go Global tak terjebak dalam formalitas administratif semata.
KP2MI RI berkomitmen mengedepankan kepatuhan penuh terhadap regulasi demi mewujudkan orientasi hasil konkret bagi produktivitas nasional. “Kami berkomitmen menjalankan setiap program strategis pemerintah dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, serta orientasi pada hasil yang memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” papar Christina Aryani.
Kini, publik menanti pembuktian transparansi sistem pengadaan agar komitmen penyiapan tenaga kerja luar negeri tersebut bersih dari korupsi. Keberhasilan implementasi program SMK Go Global juga akan menjadi ujian awal profesionalisme bagi tata kelola KP2MI RI. ()
(Sumber)
