Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tidak mau berkomentar banyak soal potensi PDI-P masuk ke kabinet setelah Presiden Prabowo Subianto menyebut Gerindra dan PDI-P adalah adik kakak.
Bahlil menyatakan, keputusan PDI-P masuk kabinet atau tidak merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden.
“Itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kita semua sebangsa setanah air, harus baik-baik, ya,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2025).
Bahlil tidak merespons lebih jauh jika keberadaan PDI-P berpotensi mengancam partainya.
Ia hanya menekankan bahwa setiap partai harus memiliki hubungan baik, termasuk dengan partai-partai yang tidak bergabung dalam koalisi seperti PDI-P.
“Semua kita adik kakak. Harus baik, dong,” tutur Bahlil.
Menteri Energi dan SumBer Daya Mineral ini pun mengeklaim bahwa hubungan Gerindra dan Golkar berjalan baik selama ini.
Bahkan, kata Bahlil, hubungan Golkar dan Gerindra pun bagaikan kakak dan adik, sebagaimana hubungan PDI-P dan Gerindra.
“(Hubungan kami) Adik kakak, dong,” selorohnya.
PDI-P dan Gerindra
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan, Partai Gerindra dan PDI-P merupakan kakak dan adik.
Meski hubungan kedua partai bagaikan saudara kandung, Prabowo menyebutkan bahwa PDI-P dan Gerindra tidak boleh berada dalam koalisi bila merujuk praktik demokrasi di negara barat.
“Ini sebenarnya PDI-P sama Gerindra ini kakak-adik. Tapi, benar kita ini karena apa ya, demokrasi kita kan diajarkan oleh negara barat, jadi enggak boleh koalisi satu,” kata Prabowo, dalam peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).
Prabowo menuturkan, sebagai negara demokrasi, harus ada pihak yang mengoreksi kebijakan pemerintah. PDI-P dalam hal ini tidak menjadi bagian dari koalisi bersama Gerindra.
Perwakilan PDI-P juga tidak ada dalam Kabinet Merah Putih dan lebih banyak menduduki kursi di parlemen.
“Itu memang benar, harus ada yang di luar (koalisi), koreksi kita gitu, ngoreksi. Tapi, ya sedulur, ya kan?” ucap Prabowo.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, pernyataan itu merupakan sinyal bahwa Prabowo ingin mengajak PDI-P bergabung ke koalisi pendukung pemerintah.
Namun, Dedi berpandangan, pernyataan itu sekaligus menandakan tidak ada restu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo kepada Prabowo untuk membawa PDI-P masuk ke barisan koalisi partai pendukung pemerinta.
“Bisa jadi, statement Prabowo gambarkan keinginannya untuk mengajak PDI-P bergabung ke koalisi, tetapi tidak mendapat restu Jokowi,” kata Dedi kepada Kompas.com, Senin.
Sementara, Ketua DPP PDI-P Said Abdullah enggan berspekulasi soal asumsi bahwa Prabowo ingin mengajak PDI-P untuk bergabung ke koalisi pemerintah.
Menurut dia, pernyataan itu mencerminkan niat tulus Prabowo ntuk merawat persatuan bangsa, bukan sinyal politik untuk mengajak PDI-P masuk dalam pemerintahan.
“Itu melebihi dari arti seorang sahabat. Sehingga secara terbuka presiden menyampaikan itu. Oleh karenanya kalau presiden menyampaikan itu dan di depan Ketua DPR, bagi saya sungguh saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi presiden,” KATA Said saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/7/2025).
“Tapi jangan dimaknai apa yang disampaikan presiden itu sebagai kode, bahwa presiden mengajak atau sebaliknya PDI-P akan masuk, jangan dimaknai itu dulu. Sebagai bangsa, ini modal dasar persatuan kita. Bersatu padunya kita,” ujar dia.(Sumber)
