Partai Golkar membantah bakal merembut kursi Ketua DPR RI dari PDI Perjuangan.
Golkar mengatakan tidak akan melawan aturan yang sudah tertulis dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3).
Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono memastikan bahwa Golkar tidak ada niat untuk mengubah aturan itu.
Hal itu dinyatakan Dave usia diminta tanggapannya soal pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengatakan Golkar ingin merebut kursi Ketua DPR RI dari PDIP.
“Selama UU MD3 tidak berubah, kembali kepada aturan yang berlaku,” kata Dave kepada Tribunnews, Sabtu (30/3/2024).
Dave juga merespons soal adanya tekanan dari Golkar kepada PDIP, sebgaimana disampaikan Hasto.
“Saya enggak tahu soal tekan menekan ya. Kita hanya bisa kerja, kerja dan kerja,” kata dia.
Soal adanya kemungkinan UU MD3 direvisi, Dave mengatakan tidak semudah itu.
“Merevisi UU itu adalah kesepakatan antara DPR dan pemerintah, menjadi hasil kerja keseluruhan, bukan 1 pihak sendiri, apalagi hanya 1 partai,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menuding Partai Golkar ingin merebut kursi Ketua DPR RI lewat revisi Undang-undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).
Hasto menganggap itu bagian dari tekanan karena PDIP mendorong pengajuan hak angket mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
“Ini kan belum-belum (apa-apa) PDIP sudah ditekan oleh Golkar mau mengambil alih lewat MD3, mengambil jabatan ketua DPR RI,” kata Hasto dalam sebuah diskusi daring pada Sabtu (30/3/2024).
Dia menuturkan, perebutan kursi Ketua DPR juga pernah terjadi pada 2014 silam ketika Joko Widodo (Jokowi) terpilih sebagai presiden.
Menurut Hasto, saat itu dikabarkan ada yang menghabiskan 3 juta dollar AS untuk melakukan operasi politik di DPR.
“Saya mendengar konon itu habis 3.000.000 USD itu untuk melakukan operasi politik di DPR,” ujarnya.
Sementara, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya belum berencana untuk mengusulkan revisi UU MD3.
“Belum ada sama sekali,” kata Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat, (29/3/2024).
Menurut Airlangga, sejauh ini belum ada upaya Partai Golkar untuk mengubah UU MD3.
“Golkar kan biasa punya kursi. Tapi belum ada upaya,” ucapnya.
Sebelumnya, PDIP meminta Partai Golkar berkaca diri terkait manuver Golkar yang merasa bisa bepeluang menduduki kursi ketua DPR RI.
Hasto mengingatkan mengenai jatah kursi pimpinan DPR sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR dan DPD, dan DPRD atau UU MD3.
“Nah, teman yang dari Golkar itu harus belajar dari 2014, karena seharusnya di dalam norma politik yang kita pegang, tidak bisa undang-undang yang terkait hasil pemilu lalu diubah setelah Pemilu berlangsung,” ujar Hasto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (25/3/2024).
PDIP Serang Jokowi dan Gibran
PDI Perjuangan mendadak baru sadar bahwa di pemerintahan Jokowi utang negara bertambah besar.
PDIP yang gagal menang dalam Pilpres setelah mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD tiba-tiba menyerang Presiden Jokowi.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai kemajuan yang terjadi di Indonesia terjadi dibantu utang yang jumlahnya sangat besar.
Hasto mengakui bahwa pihaknya mula-mula memuji kepemimpinan Jokowi, tapi belakangan menyadari bahwa kemajuan itu menyebabkan utang yang sangat besar.
“Kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan Pak Jokowi, tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar,” kata Hasto dalam acara diskusi bertajuk ‘Sing Waras Sing Menang’, Sabtu (30/3/2024).
Ia mengatakan, utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dollar AS, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN hampir mencapai 220 miliar dollar AS.
“Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius,” ujar Hasto.
Ia melanjutkan, di tengah persoalan tersebut, praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat
Jokowi justru menguat setelah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming menjadi wali kota Solo dan calon wakil presiden, belakangan sekretaris pribadi Jokowi, Devid Agus Yunanto, kini digadang-gadang akan menjadi calon bupati Boyolali.
“Nepotisme itu kita lihat ternyata justru semakin telanjang di depan mata kita. Misalnya sekretaris Pak Jokowi, Devid, dicalonkan sebagai calon bupati di Boyolali, itu kan akan merebut basis dari PDI Perjuangan yang selama ini membesarkan,” ujar Hasto.
Untuk diketahui, pembiayaan atau utang pemerintah kembali meningkat pada awal tahun ini.
Tercatat nilai utang pemerintah telah menembus level Rp 8.300 triliun.
Berdasarkan data dokumen APBN KiTa edisi Maret 2024, posisi utang pemerintah sebesar Rp 8.319,22 triliun sampai dengan Februari lalu.
Nilai itu meningkat sekitar Rp 66,13 triliun dari posisi akhir Januari sebesar Rp 8.253,09 triilun.
Dengan perkembangan tersebut, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) RI sebesar 39,06 persen pada akhir Februari lalu.
Angka rasio itu meningkat dibanding bulan sebelumnya sebesar 38,75 persen.
Kemenkeu menilai, posisi utang pemerintah sebenarnya masih terkendali. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan, terjaganya utang pemerintah tercermin dari angka rasio utang terhadap PDB yang berada di bawah ketentuan dan profil jatuh tempo yang terkendali.
“Serta risiko tingkat bunga, risiko kurs, dan profil jatuh tempo yang terkendali,” katanya kepada Kompas.com, Selasa (12/3/2024).
PDIP Ngaku Khilaf Usung Gibran di Pilkada Solo
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku partainya khilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu.
Hasto mengatakan, PDI-P saat itu mengusung Gibran setelah melihat kepemimpinan ayahnya, Presiden Joko Widodo, yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia. “Ya kami jujur saja khilaf ketika dulu ikut mencalonkan Gibran karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan Pak Jokowi,” kata Hasto dalam acara diskusi bertajuk ‘Sing Waras Sing Menang’, Sabtu (30/3/2024).
Namun demikian, Hasto menyebut partainya belakangan menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu menyebabkan beban utang yang sangat besar.
Ia mengatakan, utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dollar AS, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN hampir mencapai 220 miliar dollar AS.
“Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius,” ujar Hasto.(Sumber)
