Komisi XI DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap empat calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK). Berdasarkan surat yang dikirim Presiden Jokowi ke DPR, empat calon DK OJK tersebut adalah Agusman, Adi Budiarso, Hasan Fauzi dan Erwin Haryono.
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan calon DK OJK harus mampu menyelesaikan masalah sektor financial technology (fintech) yang tengah mengalami permasalahan. Berdasarkan laporan catatan dari LAPS SJK, per oktober 2022 jumlahnya telah mencapai 302 pengaduan dari masyarakat.
“Masalah fintech ini perlu ditanggapi secara serius, sebab bagi kebanyakan orang mungkin masalah bunga yang tinggi menjadi masalah utama yang banyak dikeluhkan terutama pada pelaku usaha UMKM,” pungkas Misbakhun saat fit and proper test calon DK OJK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/7/2023).
“Semakin banyaknya fintech ilegal yang tidak terdaftar di OJK mengenakan biaya bunga dan denda yang begitu besar dan tidak transparan,” tambah Politisi Golongan Karya ini.
Adapun empat calon DK OJK tersebut diajukan untuk menempati dua posisi. Agusman dan Adi Budiarso diusulkan sebagai calon Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan.
Kemudian, Hasan Fauzi dan Erwin Haryono sebagai calon Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto. (Sumber)
Related News
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M Sarmuji meminta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia turun langsung menyelesaikan sengketa lahan di Pulau Rempang, Batam, yang bakal menjadi lokasi Rempang Eco City. Penyelesaian diharap tak mengabaikan masyarakat adat dan faktor kultural setempat. “Karena ini sudah terjadi, kami berharap ada proses rekonsiliasi yang tuntas dan komunikasi yang selama ini mungkin agak rumit bisa diurai dengan Pak Menteri datang ke Pulau Rempang,” kata Sarmuji melalui keterangan tertulis, Jakarta, Rabu, 13 September 2023. BACA JUGA Anggota Komisi IX DPR Minta Pemerintah Jamin Akses Layanan Masyarakat Krisis Air Bersih Landa Sejumlah Daerah, DPR Minta Pemerintah Bertindak Cepat RUU BUMN Disetujui Jadi Usulan Inisiatif DPR RI Ketua Golkar Jawa Timur (Jatim) itu yakin dengan kemampuan komunikasi Bahlil, konflik di Rempang bisa segera teratasi. Sarmuji juga menilai persoalan di Rempang tidak akan terjadi jika komunikasi pemerintah dengan warga setempat berjalan dengan baik. “Saya yakin dengan kemampuan komunikasi Pak Menteri, segala keruwetan bisa diatasi. Koordinasi menjadi faktor penting harus dituntaskan. Karena kalau koordinasi kemarin itu tuntas mestinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Sarmuji. Sarmuji juga meminta Bahlil mengidentifikasi berbagai kemungkinan faktor pemicu konflik. Terutama, ihwal kemungkinan adanya konflik kepentingan golongan tertentu yang tidak ingin Indonesia maju. “Barangkali bukan hanya persoalan orang lain tidak ingin Indonesia maju atau orang lain tidak ingin Indonesia memiliki hilirisasi yang baik tentang pasir kuarsa, tetapi barangkali ada konflik-konflik kepentingan lokal yang harus diurai oleh Pak menteri sehingga apa yang kemarin terjadi itu bisa diselesaikan dengan baik dan terkomunikasikan dengan baik,” kata dia. Sarmuji pun mendorong pemerintah mencari akar dari konflik tersebut. Dengan begitu, kata dia, alasan bentrok di Rempang bisa terungkap. “Rumah sudah sediakan, tanah sudah juga disediakan, bahkan saya dengar juga uang pengganti sewa sudah disediakan sampai bangunan rumahnya bisa ditempati. Andaikan itu terkomunikasikan dengan baik, mestinya kan tuntas enggak ada persoalan, tapi faktanya kan kejadian itu ada. Kenapa masih ada sebagian masyarakat yang menolak dan penolakannya itu sangat keras,” kata Sarmuji. “Apakah itu bagian masyarakat yang tidak terakomodir atau masyarakat yang ingin lebih lagi daripada yang disediakan oleh pemerintah. Atau ada masalah sosial budaya yang harus terpecahkan, barangkali karena ada masyarakat adat yang mungkin saja tereliminasi karena investasi tersebut atau karena ada faktor-faktor kultural yang lain yang harus segera diurai oleh Pak Menteri,” tegas dia
Post Views: 44
