Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut sekitar 80 persen pemerintah daerah di Indonesia masih sangat bergantung secara fiskal kepada pemerintah pusat.
Hal itu dikatakan Doli seiring munculnya rencana pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026, yang memicu protes dari sejumlah kepala daerah.
“Kita baru lihat, ternyata 80-an persen pemerintah daerah itu sangat bergantung fiskalnya dengan pusat,” ujar Doli dalam diskusi bertajuk ‘Pro Kontra Mekanisme Pilkada’ yang dipantau secara daring, Rabu, 15 Oktober.
Dalam APBN 2025, pemerintah menetapkan alokasi TKD sebesar Rp 919,8 triliun. Namun untuk tahun 2026, pemerintah sempat mengusulkan penurunan drastis menjadi sekitar Rp 650 triliun.
Kendati demikian, setelah pembahasan dengan DPR, angka tersebut disepakati naik sedikit menjadi sekitar Rp 693 triliun.
Mantan Ketua Komisi II DPR itu memaklumi kebijakan pengurangan dana TKD oleh pemerintah pusat. Sebab menurutnya, potongan ini sejalan dengan visi efisiensi dan kemandirian yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
“Saya kira kebijakan pengurangan dana transfer ke daerah itu bisa dipahami. Saya mencoba membaca cara berpikir Pak Prabowo, visinya kan selalu efisiensi dan kemandirian,” kata Doli.
Doli pun mendorong para kepala daerah untuk tidak hanya mengandalkan dana dari pusat. Tetapi, mulai menggali potensi lokal sebagai sumber pembiayaan alternatif.(Sumber)
