Masa jabatan Gubernur Bali Wayan Koster tinggal menghitung hari atau tepatnya akan berakhir pada tanggal 5 September 2023 mendatang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali telah mengajukan tiga nama calon Pj gubernur ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pengiriman tiga nama calon Pj gubernur Bali pengganti Wayan Koster itu dilakukan setelah pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru beberapa waktu lalu.
Adapun ketiga nama Pj yang diajukan yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Staf Khusus Bidang Keamanan dan Hukum Mendagri Irjen Sang Made Mahendra Jaya, dan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Ervan Maksum.
Salah satu sosok penting yang turut melahirkan UU Provinsi Bali yaitu Anggota DPR RI Komisi II dari Dapil Bali, Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra (Amatra) yang juga akrab disapa Gus Adhi ini berharap Penjabat (Pj) gubernur Bali nanti ada ketulusan hati bekerja untuk Bali.
Selain itu, Adhi Mahendra Putra (Amatra) yang dikenal Anggota DPR Dapil Bali dengan motto “Kita Tidak Sedarah Tapi Kita Searah” ini juga berharap Pj gubernur Bali mendatang yang bertugas kurang lebih satu tahun dua bulan tersebut wajib mengetahui, mengerti, memahami betul dan mau melanjutkan pembangunan yang sudah terlaksana.
“Visioner dalam mewujudkan Bali sebagai benteng budaya dan benteng pangan melalui desa adat dan subak sehingga bisa mewujudkan Bali sebagai daerah pariwisata berkelanjutan,” harap Adhi Mahendra Putra yang dikenal sebagai wakil rakyat yang sudah mengabdi dua periode di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali ini.
Pj gubernur Bali yang akan mengisi kekosongan jabatan di provinsi tersebut, lanjut Adhi Mahendra Putra (Amatra) yang dikenal sebagai wakil rakyat yang “seken-seken (bener-bener), saje-saje (sungguh-sungguh), beneh-beneh (serius) ini juga berharap dapat melanjutkan perjuangan UU 15/2023, khususnya pasal 8 ayat 2 dan 3, sehingga tahun 2024 desa Adat dan subak sudah menerima bantuan dana pusat.
“PR (Pekerjaan Rumah) sosok Pj gubernur Bali adalah bener-memahami dan melaksanakan UU 15 tahun 2023 secara utuh guna dapat mewujudkan keamanan Bali, pemerataan pembangunan Bali, menjadikan Bali sebagai daerah pariwisata berkelanjutan dan mampu meningkatkan index kesejahteraan masyarakat Bali,” pungkas Adhi Mahendra Putra (Amatra) sebagai anggota Fraksi Partai Golkar yang dikenal sebagai wakil rakyat yang Amanah, Merakyat, dan Peduli. {golkarpedia}
Related News
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M Sarmuji meminta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia turun langsung menyelesaikan sengketa lahan di Pulau Rempang, Batam, yang bakal menjadi lokasi Rempang Eco City. Penyelesaian diharap tak mengabaikan masyarakat adat dan faktor kultural setempat. “Karena ini sudah terjadi, kami berharap ada proses rekonsiliasi yang tuntas dan komunikasi yang selama ini mungkin agak rumit bisa diurai dengan Pak Menteri datang ke Pulau Rempang,” kata Sarmuji melalui keterangan tertulis, Jakarta, Rabu, 13 September 2023. BACA JUGA Anggota Komisi IX DPR Minta Pemerintah Jamin Akses Layanan Masyarakat Krisis Air Bersih Landa Sejumlah Daerah, DPR Minta Pemerintah Bertindak Cepat RUU BUMN Disetujui Jadi Usulan Inisiatif DPR RI Ketua Golkar Jawa Timur (Jatim) itu yakin dengan kemampuan komunikasi Bahlil, konflik di Rempang bisa segera teratasi. Sarmuji juga menilai persoalan di Rempang tidak akan terjadi jika komunikasi pemerintah dengan warga setempat berjalan dengan baik. “Saya yakin dengan kemampuan komunikasi Pak Menteri, segala keruwetan bisa diatasi. Koordinasi menjadi faktor penting harus dituntaskan. Karena kalau koordinasi kemarin itu tuntas mestinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Sarmuji. Sarmuji juga meminta Bahlil mengidentifikasi berbagai kemungkinan faktor pemicu konflik. Terutama, ihwal kemungkinan adanya konflik kepentingan golongan tertentu yang tidak ingin Indonesia maju. “Barangkali bukan hanya persoalan orang lain tidak ingin Indonesia maju atau orang lain tidak ingin Indonesia memiliki hilirisasi yang baik tentang pasir kuarsa, tetapi barangkali ada konflik-konflik kepentingan lokal yang harus diurai oleh Pak menteri sehingga apa yang kemarin terjadi itu bisa diselesaikan dengan baik dan terkomunikasikan dengan baik,” kata dia. Sarmuji pun mendorong pemerintah mencari akar dari konflik tersebut. Dengan begitu, kata dia, alasan bentrok di Rempang bisa terungkap. “Rumah sudah sediakan, tanah sudah juga disediakan, bahkan saya dengar juga uang pengganti sewa sudah disediakan sampai bangunan rumahnya bisa ditempati. Andaikan itu terkomunikasikan dengan baik, mestinya kan tuntas enggak ada persoalan, tapi faktanya kan kejadian itu ada. Kenapa masih ada sebagian masyarakat yang menolak dan penolakannya itu sangat keras,” kata Sarmuji. “Apakah itu bagian masyarakat yang tidak terakomodir atau masyarakat yang ingin lebih lagi daripada yang disediakan oleh pemerintah. Atau ada masalah sosial budaya yang harus terpecahkan, barangkali karena ada masyarakat adat yang mungkin saja tereliminasi karena investasi tersebut atau karena ada faktor-faktor kultural yang lain yang harus segera diurai oleh Pak Menteri,” tegas dia
Post Views: 36
