Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji menyatakan dengan tegas jika Jawa Barat merupakan kekuatan utama percepatan penurunan stunting di Indonesia.
Menurutnya, kenaikan prevalensi stunting Jawa Barat sangat menentukan pada kenaikan stunting secara nasional, begitupun sebaliknya. “Bapak dan Ibu, prevalensi (stunting) kita sekarang sudah turun.
Alhamdulillah sekarang 19,8 persen. Dan, ingat kekuatannya adalah di Jawa Barat karena penduduknya paling banyak se-Indonesia,” ujar Wihaji saat memberikan sambutan pada Retreat dan Jambore Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Provinsi Jawa Barat di Rancaupas, Kabupaten Bandung, pada Sabtu 12 Juli 2025.
Turut hadir Bersama Wihaji yaitu Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia Tina Talisa, para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kemendukbangga/BKKBN. Selain itu, juga hadir pimpinan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi program Bangga Kencana se-Jawa Barat.
“Kalau Jawa Barat turun tinggi sangat berpengaruh terhadap penurunan prevalensi Indonesia. Terima kasih Jawa Barat yang berhasil menurunkan prevalensi stunting sebesar 5 persen (tepatnya 5,8 persen, red) pada 2024. Dan, itu kerja Bapak/Ibu sekalian beserta tim yang lain,” tutur Wihaji disambut tepuk tangan ribuan peserta. Wihaji menjelaskan, prevalensi stunting secara nasional mengalami penurunan dari 21,5 pada 2023 menjadi 19,8 persen pada 2024.
Adapun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029 telah mematok target prevalensi stunting nasional sebesar 14 persen pada 2029 mendatang. Capaian 2024 sebesar 19,8 persen masih di bawah target nasional sebesar 18 persen.
Karena itu, Wihaji mengapresiasi keberhasilan Jawa Barat menurunkan prevalensi stunting dari 21,7 persen menjadi 15,9 persen. Penurunan ini berdampak besar pada penurunan prevalensi stunting secara nasional. Untuk mempercepat penurunan stunting tersebut, Wihaji memerintahkan para penyuluh keluarga berencana (PKB) untuk berkoordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kabupaten dan kota masing-masing.
Hal itu penting untuk memastikan bahwa seluruh ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah lima tahun (Balita) non-pendidikan anak usia dini (PAUD) bisa mendapatkan makanan bergizi gatis (MBG) melalui SPPG setempat.
Wihaji menyatakan, Kemendukbangga telah mendatangani perjanjian kerjasama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyalurkan MBG bagi kluster ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Dalam hal ini, SPPG bertugas menyediakan makanannya, sementara Kemendukbangga mendistribusikannya kepada sasaran khusus tersebut.
Adalah para PKB dan tim pendamping keluarga (TPK) yang kemudian bertugas mengirimkan kepada penerima. “Kita sudah kerja sama dengan BGN bahwa semua, saya ulangi, semua ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD wajib diberi MBG, makan bergizi gratis. Itu perintah Presiden dan kita akan laksanakan. Bapaki/bu sekalian nanti yang bertugas mendistribusikan bersama TPK.
Kenapa mesti didistribusikan? Tidak mungkin setiap hari ibu hamil kita kumpulkan. Tidak mungkin tiap hari ibu menyusui kita kumpulkan. Tidak mungkin balita balita tiap hari kita kumpulkan. Karena itu, harus diantarkan secara langsug,” tegas Wihaji.(Sumber)
