Di balik ambisi pemerintah mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke pelosok negeri, tersimpan kisah pribadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang pernah tumbuh dalam keterbatasan tanpa penerangan listrik.
Saat berbicara mengenai Program Listrik Desa (Lisdes), Bahlil tidak hanya menyampaikan data dan target pembangunan.
Ia juga mengenang masa kecilnya di Papua, ketika listrik masih menjadi kemewahan yang belum bisa dinikmati keluarganya.
Masa kecil Bahlil
Bahlil mengaku lahir dan besar di lingkungan yang belum tersentuh jaringan listrik.
Kondisi itu membuat aktivitas sehari-hari, termasuk belajar, harus dilakukan dengan fasilitas yang sangat terbatas.
“Saya juga lahir tidak ada listrik. Saya SD kelas 6 baru ada listrik. Belajarnya pakai lampu pelita,” kata Bahlil saat berdialog dengan masyarakat penerima manfaat program kelistrikan di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Jumat (19/6/2026).
Listrik bukan sekadar soal penerangan
Pengalaman hidup tersebut, menurut dia, menjadi salah satu alasan kuat mengapa pemerintah saat ini berupaya mempercepat pemerataan akses energi di seluruh wilayah Indonesia.
Bahlil mengatakan, listrik bukan sekadar soal penerangan.
Kehadiran listrik berkaitan langsung dengan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga kesempatan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.
Ia mencontohkan kondisi yang pernah dialaminya saat masih kecil.
Pada masa itu, aktivitas belajar pada malam hari hanya mengandalkan cahaya lampu pelita. Bahkan, pelayanan kesehatan di sejumlah daerah juga dilakukan dengan fasilitas yang sangat terbatas karena belum adanya akses listrik.
“Kalau orang melahirkan dan tidak dibawa ke rumah sakit, penerangannya hanya lampu pelita atau petromaks. Risikonya besar sekali,” ujarnya.
Listrik untuk semuanya
Karena itu, ketika mendapat amanah memimpin Kementerian ESDM, Bahlil menilai penyediaan listrik bagi masyarakat merupakan salah satu bentuk kehadiran negara yang harus diwujudkan secara nyata.
Menurut dia, akses listrik tidak boleh hanya dinikmati masyarakat perkotaan.
Warga yang tinggal di desa, dusun, wilayah pegunungan, maupun daerah kepulauan harus memperoleh hak yang sama.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data pemerintah, hingga saat ini masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun di Indonesia yang belum menikmati layanan listrik secara optimal.
Kondisi tersebut tidak hanya ditemukan di kawasan Indonesia timur.
Sejumlah wilayah di Pulau Jawa yang selama ini dianggap telah berkembang juga masih memiliki kantong-kantong permukiman yang belum terjangkau layanan listrik secara memadai.
“Ini sebagai potret bahwa listrik itu tidak hanya milik orang kota. Di daerah Jawa yang dekat dengan Jakarta pun masih ada kondisi seperti ini,” katanya.
Program listrik desa
Melalui Program Lisdes, pemerintah berupaya mempercepat pembangunan jaringan listrik hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau.
Pada 2025, program tersebut telah menjangkau sekitar 1.361 lokasi desa dan dusun dengan dukungan anggaran sebesar Rp 3,6 triliun.
Sementara pada 2026, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran menjadi sekitar Rp 10,3 triliun guna memperluas jangkauan program.
Bahlil menyadari bahwa pembangunan jaringan listrik di daerah terpencil tidak selalu menguntungkan secara bisnis.
Bahkan, untuk melayani puluhan kepala keluarga di suatu dusun, biaya investasi yang dibutuhkan bisa mencapai ratusan juta rupiah.
Namun, menurut dia, negara tidak boleh semata-mata menggunakan pendekatan ekonomi dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Pemerintah membangun tidak boleh berhitung bisnis. Tugas negara adalah melayani rakyat,” tegasnya.
Pemerataan listrik untuk pondasi
Di hadapan masyarakat, Bahlil juga menyampaikan pesan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih cita-cita.
Ia menilai anak-anak yang tumbuh di desa dan daerah terpencil memiliki peluang yang sama untuk menjadi pemimpin bangsa apabila memperoleh akses pendidikan dan kesempatan yang memadai.
“Saya tidak pernah membayangkan bisa menjadi Menteri ESDM. Saya anak kampung di Papua yang dulu hidup tanpa listrik,” ujarnya.
Ia berharap generasi muda yang saat ini tinggal di wilayah-wilayah pelosok dapat memperoleh kesempatan yang lebih baik dibandingkan generasinya dahulu.
Menurut dia, pemerataan listrik merupakan salah satu pondasi penting untuk membuka akses terhadap pendidikan, teknologi, dan informasi.
“Saya tidak ingin apa yang saya rasakan dulu sebagai anak yang lahir di kampung yang tidak ada listrik masih dirasakan oleh generasi berikutnya. Kita tidak pernah tahu anak-anak yang lahir di kampung tanpa listrik itu nanti akan menjadi apa. Bisa saja suatu saat mereka menjadi presiden atau menteri seperti saya,” kata Bahlil.(Sumber)
