Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menyambut kedatangan rombongan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) di Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Palu, Rabu (5/11/2025).
Kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah berlangsung selama satu hari. Agenda ini bertujuan menghimpun masukan, saran, serta rekomendasi terkait potensi penerimaan dan pengalokasian dana transfer ke daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI, H. Muhidin Mohamad Said, S.E., M.B.A., yang juga merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah. Turut hadir sejumlah anggota Banggar lintas fraksi, di antaranya Dr. Ir. H. Agus Ambo Djiwa, M.P., Dr. H.M. Taufan Pawe, S.H., M.H., Ruth Naomi Rumkabu, dan Drs. Hamka B. Kady, M.S.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada seluruh anggota Banggar DPR RI. Ia berharap kunjungan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan DPR RI, khususnya dalam memperjuangkan peningkatan alokasi dana pembangunan daerah.
“Kami menyambut baik kunjungan kerja ini. Semoga menjadi momentum memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, agar kebijakan fiskal serta penganggaran nasional benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat Sulawesi Tengah,” ujar Gubernur Anwar Hafid.
Sementara itu, Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido menegaskan pentingnya dukungan DPR RI terhadap program prioritas daerah di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Hal itu sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan daerah yang lebih maju dan sejahtera.
Usai acara penyambutan, rombongan Banggar DPR RI dijadwalkan menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta sejumlah instansi terkait. Pertemuan tersebut akan membahas berbagai isu strategis terkait kebijakan dana transfer dan percepatan pembangunan daerah.(Sumber)
