Partai Golkar menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan kajian mengenai pembiayaan politik. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menjelaskan bahwa kajian ini merupakan instruksi langsung dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Menurut Idrus, Bahlil menyoroti tingginya biaya politik dalam kontestasi seperti Pilpres, Pilkada, dan Pileg.
“Kajian ini merupakan tindak lanjut dari inspirasi sekaligus instruksi Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang disampaikan saat puncak perayaan HUT Partai Golkar tahun 2024. Beliau menyoroti mahalnya pembiayaan politik, khususnya terkait dengan pemilih,” ujar Idrus di DPP Golkar, Kamis (15/5).
Ia menambahkan, Golkar bersama KPK tengah merumuskan format pembiayaan politik yang ideal, selaras dengan ideologi negara, yakni Pancasila.
“Gagasan Ketua Umum ini langsung disambut baik oleh Presiden waktu itu. Maka dibentuklah tim untuk melakukan kajian secara efektif ke depan,” katanya.
Salah satu fokus diskusi adalah memahami realitas politik di lapangan. Idrus berharap, kajian ini mampu menghasilkan formula pembiayaan politik yang efisien, namun tetap melahirkan kepemimpinan berkualitas.
“Agar biaya politik lebih murah, tapi tetap produktif dalam menghasilkan pemimpin yang mampu menjalankan program-program untuk kepentingan rakyat,” jelasnya.
Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa kajian bersama partai politik ini dilakukan oleh Tim Direktorat Monitoring KPK.
“KPK melalui Direktorat Monitoring akan berdiskusi dengan partai politik peserta pemilu untuk mengkaji potensi korupsi dalam pembiayaan politik dan pemilu. Ini merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi di sektor politik,” tutup Budi.(Sumber)
