Politiknesia.com

Sejarah Tragis Nepal: Raja Dibunuh, Monarki Runtuh Hingga Rusuh!

Sejarah politik Nepal pada akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21 adalah rangkaian krisis yang mengguncang negeri di kaki Himalaya ini.

Di balik panorama pegunungan yang memesona dan budaya spiritual yang mendalam, rakyat Nepal hidup di tengah ketegangan politik yang tak kunjung reda.

Perang saudara antara monarki dan pemberontak Maois merenggut lebih dari 16.000 jiwa, tragedi pembantaian keluarga kerajaan mengguncang takhta, dan kerusuhan massal menuntut perubahan pemerintahan.

Semua peristiwa ini menjadi titik balik yang akhirnya menghapus monarki dan mendorong Nepal menuju republik demokratis. Lantar, bagaimana sejarahnya?

Dari Kerajaan Gorkha hingga Unifikasi Nepal
Dilansir dari britanica, Cikal bakal Nepal modern bermula abad ke-18 saat kerajaan kecil Gorkha di bawah Prithvi Narayan Shah berhasil menyatukan berbagai kerajaan di Himalaya.

Pada 1769, ia menaklukkan Lembah Kathmandu dan menjadikannya pusat kekuasaan.

Upaya ekspansi menghadapi perang melawan Tibet, Tiongkok, kerajaan Sikh Punjab, dan Inggris India hingga wilayah Nepal menetap pada batas yang hampir sama dengan saat ini.

Dinasti Shah, Keluarga Rana, dan Reformasi Politik
Nepal diperintah Dinasti Shah sejak abad ke-18, namun keluarga Rana memegang kendali penuh selama hampir satu abad (1846-1951) dengan menjadikan raja hanya simbolis.

Pada 1951, Raja Tribhuvan dengan dukungan India menggulingkan Rana dan memperkenalkan sistem politik baru yang membuka jalan bagi partai politik.

Pada 1959, Raja Mahendra mengeluarkan konstitusi baru dan mengadakan pemilu demokratis pertama. Setahun kemudian, ia membubarkan parlemen dan memberlakukan sistem tanpa partai selama 30 tahun.

Raja Birendra naik takhta pada 1972 dan melakukan reformasi pada 1980, tetapi gerakan protes terus berlanjut hingga Gerakan Rakyat 1990 memaksa monarki menjadi konstitusional.

Namun, ketegangan tetap tinggi dan memicu Perang Saudara Nepal (1996-2006) yang menewaskan lebih dari 16.000 orang.

Tragedi Pembantaian Keluarga Kerajaan 2001
Pada 1 Juni 2001, keluarga kerajaan berkumpul di Istana Narayanhiti untuk makan malam rutin. Putra Mahkota Dipendra yang diketahui sedang mabuk, bertengkar, lalu dikawal ke kamar.

Ia kemudian menelepon pacarnya Devyani Rana sebelum muncul kembali dengan seragam militer dan tiga senjata, salah satunya M16.

Dipendra menembak ayahnya Raja Birendra, Ratu Aishwarya, adik-adiknya, dan sembilan anggota keluarga lainnya.

Adiknya, Pangeran Nirajan, sempat memohon agar ia berhenti, tetapi tetap ditembak. Dipendra menembak pamannya sebelum mengarahkan senjata ke dirinya.

Ia koma selama tiga hari dan secara teknis menjadi Raja Dipendra sebelum meninggal pada 4 Juni 2001. Pamannya, Gyanendra, kemudian menjadi raja terakhir Nepal.

Rakyat Nepal tidak percaya pada laporan resmi yang menyebut kematian keluarga kerajaan sebagai kecelakaan. Kerusuhan terjadi di Kathmandu, jam malam diberlakukan, dan puluhan orang ditembak atau ditangkap.

Laporan penyelidikan dianggap tidak transparan karena tidak memuat laporan toksikologi dan balistik. Scotland Yard menawarkan bantuan investigasi, tetapi ditolak.

Runtuhnya Monarki dan Lahirnya Republik
Raja Gyanendra awalnya mendukung Perdana Menteri Sher Bahadur Deuba, tetapi kemudian memberhentikannya pada 2002 dan mengambil alih kekuasaan penuh pada 2005.

Kebebasan sipil dibatasi, media ditekan, dan protes besar-besaran kembali pecah pada April 2006.

Setelah 19 orang tewas dan ribuan terluka, Gyanendra mengembalikan parlemen pada 24 April 2006.

Kesepakatan damai dengan Maois dicapai, dan pada 28 Mei 2008, Nepal mendeklarasikan diri sebagai Republik Federal Demokratik Sekuler, menghapus monarki untuk selamanya.

Pemilu pertama 2008 dimenangkan Partai Komunis Nepal (Maois), menandai era baru. Konstitusi baru 2015 memperkuat status republik federal.

Namun, pemerintahan tetap rapuh dengan seringnya pergantian perdana menteri dan ketegangan politik.

Gelombang Protes Generasi Z
Pada September 2025, Nepal kembali diguncang protes besar-besaran. Larangan terhadap 26 platform media sosial, termasuk WhatsApp, Instagram, dan Facebook, memicu kemarahan generasi muda.

Pemerintah mencatat 72 korban jiwa dan 191 orang masih dirawat. Gelombang ini menuntut pengunduran diri Perdana Menteri KP Sharma Oli dan Presiden Ram Chandra Paudel.

Gaya hidup mewah pejabat di media sosial di tengah krisis ekonomi memicu protes lebih luas. Aksi ini dikenal sebagai revolusi generasi Z, menandakan ketidakpuasan mendalam terhadap korupsi dan ketidakadilan pemerintah.

Perjalanan Nepal adalah kisah panjang dari kerajaan Gorkha, tragedi berdarah pembantaian keluarga kerajaan, hingga runtuhnya monarki dan lahirnya republik.(Sumber)