Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memprioritaskan tiga program unggulan dalam penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat di tahun 2026, sebesar Rp821 miliar.
Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana di Mataram, Selasa, mengatakan, tiga program prioritas penggunaan dana transfer tersebut meliputi, penanganan sampah, peningkatan usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan infrastruktur.
“Ketiga program itu disinergikan menjadi program prioritas guna mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh,” katanya.
Sebagai ibu kota provinsi, katanya, sampah menjadi masalah yang harus di atensi serius karena volumenya akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Data terakhir Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram mencatat, volume sampah di Mataram kini mencapai sekitar 300 ton per hari, dari sebelumnya sekitar 250-270 ton per hari.
Sementara dengan keterbatasan lahan, Kota Mataram harus mampu berinovasi dan melakukan pemilahan dan pengolahan dari sumbernya atau hulu sehingga dapat menekan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA).
“Mengubah timbunan limbah menjadi produk bernilai ekonomi, seperti bahan bangunan daur ulang atau energi terbarukan. Karena itu, kami terus berinovasi menangani sampah ramah lingkungan,” katanya.
Sementara sektor UMKM menjadi program prioritas karena menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan baru dan mengurangi angka kemiskinan dengan memperkuat kapasitas usaha lokal.
UMKM juga mampu memberdayakan masyarakat untuk memproduksi dan memasarkan barang dari hasil daur ulang limbah menjadi komoditas bernilai jual.
“Hal itu tentu dapat berdampak pada kemandirian finansial dengan memberikan pelatihan, akses permodalan, dan pendampingan bisnis agar pelaku usaha kecil mampu bersaing di pasar nasional,” katanya.
Sedangkan program prioritas peningkatan infrastruktur, untuk tahun ini juga tetap menjadi prioritas karena memiliki sinergi kuat terhadap dua program prioritas sebelumnya.
Dengan adanya infrastruktur yang memadai, dapat memperlancar distribusi logistik, mobilitas warga, dan aksesibilitas antardaerah secara merata.
Selain itu, infrastruktur hijau juga dapat membangun fasilitas fisik yang ramah lingkungan seperti sistem pengolahan sampah terpadu (TPST) yang mendukung.
“Infrastruktur yang baik, dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi UMKM agar dapat beroperasi secara lebih efisien dengan fasilitas publik yang memadai,” katanya.(Sumber)
