Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuju ke Washington D.C., Amerika Serikat, untuk negosiasi tarif impor setelah Presiden Donald Trump menyurati Presiden Prabowo Subianto.
Donald Trump mengirim surat ke Prabowo bahwa tarif impor 32 persen untuk Indonesia mulai berlaku pada 1 Agustus 2025.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan Airlangga langsung menuju ke Amerika Serikat dari Rio de Janeiro setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi BRICS di Brasil, 7 Juli 2025. “Tim negosiasi kita sudah berada di DC (Washington DC). Pagi ini tim negosiasi kita yang akan melanjutkan diskusi itu sudah berada di DC dan Bapak Menko Perekonomian sedang dalam perjalanan dari Rio menuju DC. Tadi saya kontak, beliau sedang dalam perjalanan dari Rio menuju DC,” kata Hasan saat konferensi pers di Kantor Komunikasi Kepresidenan di Jakarta, 8 Juli 2025.
Hasan mengatakan masalah teknis soal proses negosiasi akan disampaikan oleh Airlangga. Namun ia menekankan bahwa surat Trump yang menetapkan tarif untuk Indonesia berlaku 1 Agustus 2025 justru memperpanjang waktu negosiasi.
Awalnya, Trump memberikan batas waktu 90 hari atau 9 Juli 2025 untuk pemberlakuan tarif impor ke Indonesia. Namun Trump mengirim surat kepada Prabowo bahwa tarif akan berlaku 1 Agustus 2025. “Itu artinya dia mundurkan waktu untuk memberikan ruang untuk perpanjangan diskusi dan negosiasi,” ujar Hasan. “Dan dalam surat itu juga Presiden Trump menyatakan masih ada peluang untuk membicarakan ini agar diturunkan.”
Hasan mengatakan pemerintah optimistis negosiasi berhasil baik dalam beberapa minggu ke depan. Apalagi, kata dia, Indonesia berhubungan baik dengan semua negara, termasuk Amerika Serikat. “Tentu hubungan baik itu bisa menjadi modal sosial yang bagus untuk melanjutkan diskusi dan negosiasi di sana,” ujarnya.
Donald Trump menetapkan tarif impor sebesar 32 persen untuk produk Indonesia setelah berbulan-bulan negosiasi. Pengumuman ini tertuang dalam surat bertanggal 7 Juli 2025 yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat itu diunggah Trump melalui media sosial Truth Social pada Selasa, 8 Juli 2025 waktu Indonesia.
“Mulai 1 Agustus 2025, kami hanya akan mengenakan tarif sebesar 32 persen untuk semua produk Indonesia yang dikirimkan ke AS, terpisah dari tarif sektoral,” tulis Trump dalam surat itu.
Menurut Trump, tarif 32 persen masih tergolong kecil dibandingkan jumlah yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan defisit perdagangan dengan Indonesia. Sebelumnya, Kantor Perwakilan Dagang AS atau United States Trade Representative (USTR) mengklaim perdagangan Amerika dengan Indonesia mengalami defisit hingga US$ 17,9 miliar pada 2024. Angka ini naik 5,4 persen atau US$ 923 juta dari tahun 2023.
Trump juga menyebut akan meningkatkan tarif impor bila Indonesia memutuskan untuk meningkatkan tarifnya. Dia juga mengungkapkan syarat bagi Indonesia agar tidak dijatuhi tarif. “Tidak akan ada tarif bila Indonesia, atau perusahaan di negara anda, memutuskan untuk membangun atau memproduksi produk di Amerika Serikat,” kata dia.
Bahkan, kata Trump, AS akan memastikan segala proses berjalan cepat atau dalam hitungan minggu bila Indonesia memutuskan untuk menjalankan produksi di AS.
Bersamaan dengan pengumuman tarif tersebut, Trump juga mengumumkan penundaan pemberlakuan tarif diperpanjang hingga 1 Agustus 2025. Sebelumnya, Trump memutuskan untuk menunda pemberlakuan tarif resiprokal AS selama 90 hari yaitu hingga 9 Juli 2025.
Pada hari pertama KTT BRICS, Donald Trump juga melontarkan ancaman tarif tambahan 10 persen kepada negara-negara anggota BRICS. Indonesia merupakan negara anggota BRICS. “Tidak akan ada pengecualian untuk kebijakan ini,” tulis Trump platform media sosial miliknya, Truth Social, Ahad, 6 Juli 2025.
Dalam unggahan terpisah, Trump mengumumkan bahwa surat pemberitahuan tarif atau kesepakatan dagang dengan berbagai negara di dunia akan mulai dikirimkan pada Senin, 7 Juli, pukul 12.00 waktu Washington atau 23.00 WIB.
Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan bahwa Konferensi Tingkat Tinggi BRICS bukan bertujuan untuk melawan Amerika Serikat atau pihak mana pun. Menurut Tata—panggilan Arrmanatha, pertemuan BRICS justru bertujuan mempersatukan negara berkembang dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. “Jadi tidak ada langkah-langkah untuk melawan suatu negara, suatu kelompok negara,” kata Tata di Rio de Janeiro, Brasil, 7 Juli 2025, dalam keterangan resminya.
Tata mengungkapkan isu yang dibahas KTT BRICS adalah masalah global, multilateralisme, kesehatan, hingga lingkungan hidup. “Jadi tidak ada isu-isu yang sama sekali bertentangan dengan kepentingan negara berkembang, ataupun melawan suatu negara,” ujarnya.
Kendati demikian, Tata mengungkapkan KTT BRICS tidak membahas pernyataan Trump yang keluar bertepatan dengan pertemuan hari pertama. “Kami tidak bisa mengontrol apa yang disampikan oleh Presiden Amerika atau kepala negara lainnya. Itu yang perlu ditekankan, bahwa banyak di luar hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai hal-hal yang dibahas di dalam BRICS,” ujarnya.(Sumber)
