Kabinet Thailand menunjuk Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai sebagai pelaksana tugas perdana menteri usai Mahkamah Konstitusi (MK) negara itu resmi memberhentikan Paetongtarn Shinawatra karena pelanggaran etika.
Keputusan ini diambil setelah Paetongtarn dinyatakan melanggar etika serius terkait percakapan teleponnya dengan mantan pemimpin Kamboja Hun Sen. Sejak awal bulan lalu, Paetongtarn memang telah dinonaktifkan dari tugasnya, menunggu putusan akhir pengadilan.
Pemberhentian ini menambah daftar panjang riwayat politik Thailand yang penuh gejolak. Sejak penggulingan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra pada 2006, bentrokan antara para pemimpin yang terpilih secara demokratis dan lembaga peradilan menjadi pemandangan yang berulang.
Misi Stabilitas di Tengah Transisi
Menteri Kantor Perdana Menteri, Chusak Sirinil, menyatakan bahwa Phumtham akan menjabat dengan ‘wewenang penuh’ selama masa transisi ini. Kabinet juga telah menyusun ‘kerangka kerja yang ketat’ untuk memastikan stabilitas pemerintahan tanpa melampaui mandat sementaranya.
Langkah ini diambil untuk menjaga fungsi pemerintahan tetap berjalan, mengingat masa depan politik Thailand kini berada di tangan parlemen.
Parlemen Siap Gelar Sidang untuk Pilih PM Baru
Dengan kosongnya kursi perdana menteri, majelis rendah parlemen dijadwalkan bersidang pada 3-5 September mendatang. Tujuan utama sidang adalah memilih perdana menteri baru dari daftar kandidat yang telah diajukan sebelum pemilihan umum Mei 2023.
Sesuai konstitusi, kabinet yang ada saat ini akan tetap bertugas sampai pemerintahan baru resmi dilantik. Situasi ini menunjukkan komitmen Thailand untuk tetap berada dalam koridor hukum, meskipun dihadapkan pada ketidakstabilan politik.
Pemberhentian Paetongtarn menjadi pelajaran berharga bahwa di Thailand, kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh suara rakyat, tetapi juga oleh interpretasi hukum dan etika oleh lembaga peradilan. Hal ini memicu perdebatan mengenai peran dan batasan lembaga yudikatif dalam politik negara.(Sumber)
