Ade Ginanjar menegaskan bahwa dirinya datang bukan untuk memberi janji, melainkan untuk mendengar secara langsung kebutuhan masyarakat.
“Kami hadir di sini bukan untuk berjanji, tapi untuk mendengarkan dan mencatat apa yang menjadi persoalan warga. Terutama soal infrastruktur, ini harus segera kita dorong agar pemerintah daerah menindaklanjuti,” kata Ade Ginanjar, Sabtu (11/10/2025) saat ditemui disela-sela kegiatan reses.
Ia menambahkan, sebagian besar keluhan warga memang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Karena itu, ia berkomitmen akan segera menyampaikan laporan hasil reses tersebut kepada Bupati Garut.
“Rata-rata yang dikeluhkan masih menjadi kewenangan kabupaten. Saya akan dorong agar pemerintah daerah segera bertindak. Ini bukan sekadar soal pembangunan, tapi soal pemerataan keadilan bagi masyarakat kecil,” tegasnya.
Ade menjelaskan, sejumlah program besar baru dapat terealisasi pada tahun 2026 karena pemerintahan kabupaten baru saja berjalan* setelah pelantikan bupati pada Februari 2025. Tahun depan diharapkan menjadi masa penting bagi Pemkab Garut untuk membuktikan kinerja dan menepati janji politik yang tertuang dalam RPJMD.
“Semua aspirasi hari ini kita catat dan akan menjadi dasar dalam perencanaan kebijakan ke depan. Tahun 2026 harus menjadi tahun kerja nyata, bukan sekadar rencana di atas kertas,” ujarnya.
Selain membahas soal infrastruktur, Ade juga menyinggung isu dugaan keracunan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah menjadi perhatian di Garut. Menurutnya, program tersebut memiliki tujuan mulia, namun pelaksanaannya harus diawasi dengan ketat agar tidak menimbulkan dampak negatif.
Sebagai anggota Komisi II DPR RI, Ade menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Garut dan wilayah sekitarnya di tingkat nasional. “Memang ada batas kewenangan antara pusat dan daerah, tapi suara rakyat tidak boleh dibatasi. Selama itu untuk kepentingan masyarakat, saya akan terus suarakan di Senayan,” katanya menegaskan.(Sumber)
