Anggota DPR RI dari fraksi Golkar, H Ilham Pangestu meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan (Kememhut) untuk menambah jumlah Polisi Hutan (polhut), guna memperkuat pengawasan dan mencegah perambahan/pembalakan hutan (illegal logging).
Hal itu disampaikan, H Ilham Pangestu, pada acara Sosialisasi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan, Jumat, 2 Januari 2026, malam.
Menurutnya, jumlah personel Polhut saat ini sangat tidan sebanding dengan luas kawasan hutan di Aceh. Sehingga aksi pembalakan liar atau illegal logging semakin marak.
Hal ini bukan hanya merusak hutan saja, tetapi rumah penduduk, menghilangkan nyawa, perekonomian warga juga hancur. Kondisi ini dapat dilihat dari banjir bandang dan longsor yang baru saja terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh.
Anggota DPR RI dua periode ini, menegaskan jika pemerintah tidak segera menambah personel Polhut maka tidak menutup kemungkinan illegal loging akan terus terjadi.
Lanjutnya, polisi hutan harus diperkuat secara struktural dan operasional, termasuk fasilitas pengawasan, kelayakan hidup dan kewenangan teknis di lapangan agar patroli dan penindakan bisa efektif.
Bahkan, menurutnya, personel Polhut nantinya bisa dipersenjatai. Namun, harus sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Penambahan jumlah polisi hutan sangat relevan dengan agenda menjaga kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana ekologis, apalagi berkaitan dengan bencana banjir bandang baru-baru ini,” pungkasnya.
Acara itu dihadiri oleh Sekretaris DPD II Partai Golkar Langsa, Khairul Amri, anggota DPRK Langsa fraksi Golkar, Saifullah, Mukris Jumadi dan Muhammad Syahputra dan perwakilan KPH III Wilayah Aceh, Aang Kusnafi.[Sumber]
