Pemerintah memiliki Program Strategis Nasional (PSN) dengan pembangunan permukiman hunian vertikal atau rusun serta kota satelit. Untuk mendukung upaya itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan lahan di berbagai wilayah Indonesia.
“Kami dari Kementerian ATR/BPN sudah menyiapkan lahan di berbagai daerah untuk mendukung pembangunan hunian vertikal. Namun, pada tahap berikutnya juga kita siapkan pengembangan kota baru sebagai solusi untuk mengurangi kepadatan di kota-kota besar,” ujar Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (17/4/2026).
Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kantor Kementerian ATR/BPN.
Kementerian ATR/BPN sudah menyiapkan lahan potensial yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Total indikasi lahan di Indonesia yang telah terdata mencapai lebih dari 129 ribu hektare, tetapi lahan yang potensial dapat digunakan sekitar 37 ribu hektare.
“Data awal kami menunjukkan terdapat sekitar 129.764 hektare lahan yang teridentifikasi. Namun, yang benar-benar potensial untuk dimanfaatkan saat ini sekitar 37.709 hektare,” ungkapnya.
Pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian vertikal untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan perkotaan. Lalu untuk pengembangan kota satelit, disiapkan lahan dengan skala yang lebih luas.
“Untuk kota satelit, kebutuhan lahannya minimal antara 30 hingga 120 hektare per lokasi. Sedangkan, untuk pengembangan kawasan tertentu bisa mencapai 100 hektare atau lebih,” ucapnya.
Di sisi lain, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan bahwa ketersediaan lahan ini adalah faktor kunci dalam keberhasilan PSN.
“Kami memiliki konsep sederhana untuk melaksanakan Program 3 Juta Rumah. Kami ingin tanah untuk pembangunan rumah ini bisa tersedia,” kata Ara.
Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Suyus Windayana, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Virgo Eresta Jaya, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Asnaedi, serta Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri. Lalu, turut hadir juga jajaran dari Kementerian PKP.(Sumber)
