Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud angkat suara soal tengah derasnya kritik publik. Dia menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat Kaltim, mencopot adiknya dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), serta berjanji mengarahkan penggunaan uang negara untuk kesejahteraan rakyat Kaltim.
Permintaan maaf itu disampaikan Rudy melalui video berdurasi lebih dari empat menit yang diunggah di akun media sosial pribadinya, Minggu (26/4/2026) malam. Dalam pernyataannya, Rudy mengaku mengikuti berbagai kritik, masukan, dan kegelisahan masyarakat dalam beberapa hari terakhir.
Politisi Partai Golkar itu menilai, kritik keras yang muncul merupakan bentuk kepedulian publik terhadap arah danb kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. “Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi,” ujarnya.
Polemik di Pemprov Kaltim mencuat lantaran rencana renovasi rumah jabatan (runjab) gubernur senilai Rp 25 miliar, yang memuat 57 item belanja. Sejumlah fasilitas seperti kursi pijat dan akuarium air laut menjadi sorotan, karena dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat.
Rudy menjelaskan, rencana renovasi itu disusun sebelum dirinya menjabat. Namun, pihaknya tak akan lepas tangan dan tetap bertanggung jawab penuh. “Sebagai gubernur saat ini, tanggung jawab tetap ada pada saya. Saya tidak mencari alasan,” ucapnya.
Sebagai langkah konkret, Rudy akan menanggung secara pribadi seluruh item renovasi yang berada di luar fungsi kedinasan. Seluruh paket proyek akan dievaluasi dan diaudit ulang secara terbuka agar bisa diawasi publik.
Selain itu, Rudy berjanji melakukan penyesuaian penggunaan anggaran fasilitas pimpinan agar lebih sederhana dan berpihak pada kebutuhan masyarakat luas. Dia juga akan menghentikan keterlibatan keluarga dalam struktur pemerintahan.
Keputusan itu, lanjut dia, mencakup pencopotan adiknya, Hijrah Mas’ud, dari jabatan Wakil Ketua TGUPP yang sebelumnya menuai sorotan publik terkait dugaan praktik nepotisme. “Sebagai bentuk menjaga kepercayaan publik, kami meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural,” tandasnya.
Gelombang kritik terhadap Rudy memuncak setelah aksi demonstrasi besar pada 21 April 2026 di Samarinda. Massa terdiri dari mahasiswa, organisasi masyarakat, dan masyarakat adat, menuntut transparansi anggaran serta penghentian praktik politik dinasti.
Aksi tersebut sempat diwarnai ketegangan, dengan tuntutan audit menyeluruh terhadap kebijakan Pemprov Kaltim, termasuk pengadaan barang dan proyek-proyek bernilai besar. Selain isu renovasi rumah jabatan, publik juga menyoroti gaya kepemimpinan Rudy, termasuk pengadaan mobil dinas mewah yang akhirnya dikembalikan kepada penyedia setelah menuai kritik.(Sumber)
