Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) berencana membentuk satuan tugas khusus untuk menangani berbagai konflik agraria yang dialami masyarakat. Langkah itu disampaikan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, usai menerima audiensi warga dalam aksi ‘Ketuk Pintu Gubernur’ di Kantor Gubernur Kaltim.
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Kaltim disebut akan mulai menindaklanjuti berbagai laporan sengketa lahan yang melibatkan perusahaan perkebunan hingga pertambangan. “Kami berada di belakang rakyat Kalimantan Timur. Sepanjang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, tentu akan kami tindak lanjuti dengan langkah-langkah yang tegas,” tegas Rudy, Selasa (19/5/2026).
Aksi tersebut diikuti warga dari sejumlah daerah yang mengaku bertahun-tahun menghadapi persoalan tumpang tindih lahan tanpa penyelesaian jelas. Massa meminta pemerintah daerah turun tangan langsung menyelesaikan konflik yang dinilai terus berlarut.
Korlap aksi, Nina Iskandar, menyebut langkah gubernur yang turun langsung menemui warga menjadi angin segar bagi masyarakat. Menurutnya, selama ini berbagai upaya penyampaian aspirasi sudah dilakukan, namun banyak kasus tak kunjung menemukan titik terang.
“Alhamdulillah, gubernur langsung membersamai kami dan menerima aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Pemprov Kaltim juga disebut akan memeriksa sejumlah izin Hak Guna Usaha (HGU) yang selama ini dipersoalkan masyarakat. Satgas yang dibentuk nantinya akan berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk ATR/BPN untuk menelusuri laporan warga.
Nina menilai pembentukan satgas menjadi langkah penting agar konflik agraria tidak terus dibiarkan. Meski begitu, ia menegaskan masyarakat tetap akan mengawal realisasi janji tersebut agar tidak berhenti sebatas wacana.
“Yang disampaikan Gubernur ini masih tahapan awal. Tapi kami akan terus mengawal sampai ada penyelesaian nyata,” kata Nina.
Rudy juga memastikan pemerintah provinsi segera berkoordinasi dengan Kantor ATR/BPN Kalimantan Timur untuk mempelajari data dan laporan yang telah disampaikan masyarakat dalam aksi tersebut.
“Kami akan membentuk tim khusus untuk mengkaji dan menyelesaikan persoalan konflik agraria yang terjadi di berbagai daerah di Kaltim,” pungkasnya.(Sumber)
