Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud buka-bukaan soal anggaran makan dan minum yang belakangan ramai disorot karena mencapai Rp 10 miliar. Ia menegaskan angka belanja tersebut justru mengalami penurunan setiap tahun.
Ia menyebut, informasi yang beredar kerap tidak utuh dan hanya mengambil potongan angka tanpa melihat data keseluruhan. Karena itu, ia meminta agar pengecekan dilakukan langsung ke sumber resmi.
“Kalau mau tanya data, datang langsung ke kantor gubernur. Jangan cari-cari sendiri yang akhirnya salah,” ujarnya, Kamis (23/4/2026) lalu.
Rincian Anggaran
Ia memaparkan, belanja makan minum pada 2023 berada di angka Rp12,33 miliar. Kemudian naik di 2024 menjadi Rp15,89 miliar, namun kembali turun pada 2025 menjadi Rp11,93 miliar.
“Untuk 2026 malah turun lagi jadi sekitar Rp10,24 miliar. Jadi tren-nya menurun,” katanya.
Ia menegaskan, angka yang sering disalahartikan biasanya terjadi karena pemotongan data. Misalnya angka Rp15,89 miliar yang disebut-sebut menjadi Rp89 miliar.
“Ini yang bahaya. Angka dipotong-potong, akhirnya jadi salah persepsi,” tegasnya.
Realisasinya Lebih Sedikit
Ia juga menyinggung bahwa anggaran makan minum tidak hanya ada di pemerintah provinsi, tetapi juga di lembaga lain seperti DPRD. Namun menurutnya, hal itu merupakan bagian dari kebutuhan operasional.
Selain itu, ia menyebut rencana anggaran yang sempat muncul dalam dokumen awal tidak selalu sama dengan realisasi di lapangan. Ia mencontohkan, rencana Rp25 miliar yang beredar sebenarnya tidak terealisasi penuh.
“Realisasinya hanya sekitar Rp16 miliar, bukan seperti yang beredar,” tuturnya.
Ia mengingatkan agar informasi yang disampaikan ke publik tidak memicu kesalahpahaman. Ia berharap suasana tetap kondusif dan masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak utuh.
“Kalau salah ya diperbaiki, tapi jangan dibakar jadi isu yang tidak benar,” katanya.
Pakai Fasilitas Pribadi demi Efisiensi
Ia juga menjelaskan soal penggunaan fasilitas pribadi seperti Harum Resort yang kerap dipakai untuk kegiatan pemerintahan. Ia menegaskan lokasi tersebut merupakan aset pribadi yang digunakan tanpa biaya sewa.
“Itu aset pribadi saya. Kalau dipakai kegiatan, saya kasih gratis. Coba kalau di hotel, berapa biayanya,” tambahnya.
Menurutnya, penggunaan fasilitas pribadi itu justru untuk menghemat anggaran daerah. Terutama saat menerima tamu dari pusat.
“Saya kasih tempat gratis, mobil juga saya kasih. Itu untuk mendukung kegiatan pemerintahan,” terangnya.
Namun, ia menegaskan fasilitas gratis tersebut tidak termasuk konsumsi. Menurutnya, kebutuhan makan dan minum tetap menjadi tanggungan masing-masing kegiatan.
“Kalau tempat saya kasih gratis, tapi kalau makan tidak bisa gratis,” katanya.
Ia menjelaskan, dalam satu kegiatan jumlah tamu bisa mencapai puluhan hingga ratusan orang, termasuk pejabat pusat, anggota DPR RI hingga staf pendukung. Karena itu, biaya konsumsi tidak mungkin ditanggung secara pribadi.
“Kalau yang datang puluhan orang, belum staf dan lainnya, tidak mungkin semua makan saya tanggung,” ujar Rudy.
Ia menyebut, penggunaan fasilitas pribadi itu justru untuk menghemat anggaran daerah dibandingkan jika seluruh kegiatan digelar di hotel.
“Coba kalau di hotel, berapa biayanya. Ini saya bantu efisiensi,” tegasnya.
Biaya Konsumsi Ditanggung Masing-masing Kegiatan
Selain itu, ia juga menyinggung beberapa fasilitas lain yang disebut publik mahal, seperti akuarium. Ia meminta masyarakat melihat langsung kondisi di lapangan sebelum menilai.
Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmennya dalam efisiensi anggaran. Ia juga menyebut sebagian aset bahkan dihibahkan untuk mendukung kebutuhan pemerintah daerah.
“Saya hibahkan untuk memperkuat. Ini bagian dari tanggung jawab saya sebagai kepala daerah,” ucapnya.
Di akhir, ia meminta peran media untuk menyampaikan informasi secara utuh kepada masyarakat, baik yang positif maupun yang perlu dikritisi.
“Sampaikan saja apa adanya. Jangan dipotong-potong. Supaya masyarakat tidak salah paham,” pungkasnya.(Sumber)
