Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda LIRA menggelar aksi unjuk rasa damai di dua titik, yakni di depan Gedung Kementerian Keuangan RI dan Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Jakarta, Kamis (22/5/2026). Aksi tersebut diikuti puluhan pengurus dan kader Pemuda LIRA.
Dalam aksi itu hadir Ketua Umum DPP Pemuda LIRA Adam Irham, Sekjen Habibie Mahabbah, Bendahara Umum Yadi, Ketua OKK Muslih, Waketum Irwan, serta sejumlah pengurus lainnya. Kader Pemuda LIRA secara bergantian menyampaikan orasi terkait dugaan persoalan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Ketua Umum DPP Pemuda LIRA Adam Irham menegaskan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa harus menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam melakukan pembenahan internal di tubuh Kementerian Keuangan.
“Saatnya diuji keberanian dan ketegasan Menteri Keuangan Purbaya untuk mencopot Dirjen Bea dan Cukai yang diduga terlibat dalam pusaran korupsi pejabat DJBC,” tegas Adam dalam orasinya.
Menurut Adam, nama Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budi Utama telah disebut dalam fakta persidangan kasus dugaan suap importasi barang yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia menjelaskan, dalam dakwaan Jaksa KPK pada perkara yang menjerat bos Blueray Cargo, John Field, nama Djaka Budi disebut hadir dalam rangkaian pertemuan antara pejabat DJBC dengan sejumlah pengusaha kargo sebelum dugaan pengondisian jalur impor terjadi.
Sementara itu, Ketua OKK DPP Pemuda LIRA Muslih mengungkapkan berdasarkan isi dakwaan jaksa, pertemuan tersebut dilakukan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, sekitar Juli 2025.
“Dilakukan pertemuan antara para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai antara lain Djaka Budi Utama, Rizal Fadillah, Sisprian Subiaksono dan Orlando Sianipar dengan pengusaha-pengusaha kargo,” ujar Muslih membacakan isi dakwaan jaksa KPK.
Waketum DPP Pemuda LIRA Irwan menilai Menteri Keuangan harus berada di garis terdepan dalam agenda pemberantasan korupsi, khususnya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
“Dengan mendengar uraian berita di atas, hari ini Pemuda LIRA turun ke jalan meminta kepada Menteri Keuangan Pak Purbaya berdiri di garis terdepan dalam pemberantasan korupsi di tubuh Kementerian Keuangan, khususnya di Dirjen Bea dan Cukai, dengan mencopot posisi Djaka Budi dari pimpinan Dirjen Bea dan Cukai,” tegas Irwan.
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen DPP Pemuda LIRA Habibie Mahabbah yang juga bertindak sebagai koordinator lapangan menyampaikan bahwa semangat pemberantasan korupsi harus dijalankan sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Habibie mengutip pidato Presiden Prabowo saat rapat paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 pada Rabu (20/5/2026).
“Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti,” kutip Habibie mengulang pernyataan Presiden Prabowo Subianto.
Habibie menegaskan pernyataan Presiden tersebut harus menjadi alarm serius bagi seluruh pejabat negara agar tidak bermain-main dengan praktik korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan.
Mantan Bendahara Umum PB HMI itu juga mengingatkan agar persoalan di tubuh Bea Cukai tidak dibiarkan berlarut-larut hingga merusak kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi nasional.
Ia bahkan menyinggung sejarah pembekuan institusi kepabeanan pada era Presiden Soekarno di masa Orde Lama. Saat itu, pemerintah melakukan langkah tegas karena maraknya penyelundupan dan masuknya barang-barang ilegal yang dinilai merugikan negara serta mengganggu tata niaga nasional.
Menurut Habibie, kebijakan ekstrem seperti itu tidak boleh sampai terulang karena dampaknya akan sangat besar terhadap pelayanan publik, perdagangan nasional, aktivitas ekspor-impor, hingga nasib para pegawai dan pekerja yang bergantung pada sektor kepabeanan.
“Kami khawatir jika persoalan ini tidak segera dibenahi, kepercayaan publik terhadap institusi Bea Cukai semakin turun. Jangan sampai sejarah buruk terkait pembekuan lembaga karena maraknya barang ilegal dan penyalahgunaan kewenangan terulang kembali,” ujar Habibie.
Di akhir aksinya, Habibie membacakan enam tuntutan DPP Pemuda LIRA kepada pemerintah dan aparat penegak hukum, yakni:
1. Menuntut Menteri Keuangan Purbaya mencopot Dirjen Bea dan Cukai yang diduga merugikan negara sebesar Rp61,3 miliar.
2. Mendukung Presiden Prabowo Subianto melakukan bersih-bersih di Kementerian Keuangan dari oknum yang merugikan keuangan negara.
3. Mendesak pengadilan menghukum seberat-beratnya para koruptor dalam kasus di lingkungan Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Meminta Menteri Keuangan menjaga keuangan dan kekayaan Indonesia dari niat jahat para koruptor untuk dikembalikan kepada rakyat Indonesia.
5. Mengajak seluruh elemen bangsa melaporkan dan melawan praktik korupsi yang merusak tatanan berbangsa dan bernegara.
6. Meminta pemerintah tidak sampai membiarkan situasi yang menyebabkan pelayanan Bea Cukai diblokir atau lumpuh karena akan berdampak kepada pegawai dan masyarakat luas.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa membawa spanduk dan poster berisi tuntutan pemberantasan korupsi serta reformasi total di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
