Gelombang penguatan gerakan antikorupsi terus digaungkan berbagai elemen masyarakat sipil. Kali ini, Dewan Pimpinan Pusat Pemuda LIRA mengambil langkah konkret dengan menggelar Diskusi Nasional bertema “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan BUMN dan BUMD serta Peningkatan SDM yang Berkompeten” yang melibatkan para pegawai BUMN, BUMD, hingga sektor swasta dari berbagai bidang strategis nasional.
Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi gagasan sekaligus penguatan komitmen bersama dalam membangun budaya kerja yang bersih dan profesional di lingkungan perusahaan negara. Sejumlah tokoh nasional hadir memberikan pandangan, di antaranya pimpinan Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dave Fikarno Laksono sebagai keynote speaker, eks penyidik KPK yang kini tergabung dalam Satgassus Polri Yudi Purnomo Harahap, perwakilan BPK RI Ali, Presiden LIRA M Jusuf Rizal, serta Wakil Presiden LIRA Syamsudin.
Tidak sekadar membahas aspek penindakan hukum, diskusi nasional yang digelar di Novotel Gajah Mada, Jakarta Barat, Rabu (13/5/2026), juga menyoroti pentingnya membangun sistem pencegahan korupsi yang kuat melalui penguatan pengawasan internal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berintegritas.
Ketua Umum Pemuda LIRA, Adam Irham dalam sambutannya menegaskan bahwa perang melawan korupsi tak boleh berhenti hanya pada sektor eksekutif dan legislatif semata. Menurut Adam, budaya antikorupsi juga harus ditegakkan secara serius di lingkungan BUMN dan BUMD.
“Pemberantasan korupsi bukan hanya pada eksekutif dan legislatif saja, melainkan juga di lingkungan BUMN dan BUMD harus ditegakkan dan dibudayakan. Ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa,” tegas Adam Irham di hadapan peserta diskusi nasional di Novotel, Gajah Madah, Jakarta Barat, Rabu (13/5/2026).
Adam menilai, posisi BUMN sebagai pengelola aset dan kekayaan negara menuntut adanya pengawasan serta integritas tinggi agar seluruh hasil pengelolaan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
“Kekayaan alam Indonesia yang dikelola BUMN harus dikembalikan hasil dan keuntungannya kepada rakyat Indonesia. Tentu perjuangan itu membutuhkan dukungan wakil rakyat, aparat penegak hukum, dan seluruh pejabat yang memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Menurut Adam, praktik korupsi merupakan ancaman nyata bagi keberlangsungan pembangunan nasional karena dapat merusak sistem pemerintahan, menggerus kepercayaan publik, hingga memperlemah masa depan bangsa. Karena itu, ia menilai seluruh elemen masyarakat harus memiliki komitmen moral yang sama dalam memerangi korupsi.
“Kita harus bersepakat bahwa tindak pidana korupsi adalah musuh bersama yang mesti kita perangi, baik perilaku maupun pelakunya. Tidak boleh ada ruang sedikit pun di negeri ini bagi para koruptor. Karena itu diskusi nasional hari ini sangat penting, apalagi dihadiri langsung oleh para karyawan dan pegawai BUMN serta BUMD,” katanya disambut tepuk tangan peserta.
Ia juga menekankan bahwa upaya pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, mulai dari edukasi, penguatan sistem pengawasan, perlindungan terhadap pelapor, hingga pembentukan karakter pekerja yang profesional dan berintegritas.
“Bagaimana cara pencegahan, pelaporan, dan menyikapi praktik-praktik korupsi, inilah yang akan dibahas bersama para narasumber yang kompeten di bidangnya. Kita ingin lahir generasi pekerja BUMN dan BUMD yang profesional, bersih, dan berani melawan korupsi,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Sekjen DPP Pemuda LIRA Habibi Mahabbah, mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya seminar nasional tersebut, termasuk para narasumber yang hadir memberikan pandangan dan pengalaman terkait pemberantasan korupsi.
Habibi menilai, forum tersebut menjadi bagian penting dari gerakan moral untuk memperkuat kesadaran kolektif mengenai pentingnya tata kelola perusahaan negara yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan memberikan pandangan luar biasa terkait upaya pemberantasan korupsi serta peningkatan SDM yang berkompeten,” ujar Habibi.
Habibi juga mengungkapkan bahwa kegiatan seminar nasional tersebut menjadi rangkaian awal menuju pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Pemuda LIRA yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026 mendatang di Jakarta.
“Seminar nasional kali ini menjadi pemanasan menjelang Munas Pemuda LIRA pada bulan Juli 2026. Panitia saat ini sedang mempersiapkan pelaksanaan Munas secara maksimal agar menjadi momentum konsolidasi besar organisasi,” ungkap Mantan Bendahara Umum PB HMI ini.
Wasekjen DPP KNPI itu berharap Munas mendatang mampu melahirkan berbagai gagasan strategis untuk memperkuat peran generasi muda dalam mengawal demokrasi, memberantas korupsi, serta mengawasi kebijakan publik agar tetap berpihak kepada rakyat.
Sepanjang diskusi, para peserta mendapat berbagai pemaparan terkait pola tindak pidana korupsi di sektor BUMN dan BUMD, strategi penguatan sistem pengawasan, hingga pentingnya membangun budaya integritas di lingkungan kerja sejak dini. Forum tersebut juga berlangsung interaktif dengan sesi dialog langsung antara peserta dan para narasumber.
Melalui kegiatan ini, Habibi menegaskan Pemuda LIRA akan terus mengambil peran sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil dalam mengawal transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang bersih demi terwujudnya Indonesia maju yang bebas dari praktik korupsi.
“Semoga seminar nasional ini mampu memberi pemikiran besar di bangsa ini terkait bagaimana mencegah terjadinya praktek korupsi di lingkungan masing-masing. Karena perilaku korupsi itu ada di sekitar kita,” pungkasnya.
