Hampir 3 tahun sejak bursa karbon pertama kali dibuka di Indonesia, geliat perdagangan karbon—baik di dalam negeri maupun dengan mancanegara—masih terasa timpang. Antara harapan dan realitas, terbentang sejumlah hambatan struktural yang tak kunjung terselesaikan. Wisnu Aji Nugroho, pengamat kebijakan publik dan tata kelola yang pernah mendapatkan penugasan sebagai Tim Percepatan Implementasi Bursa Karbon di Kantor Staf Presiden, menilai tanpa pembentukan badan karbon khusus, Indonesia akan terus berjalan di tempat.
Semua bermula pada September 2023, ketika bursa karbon Indonesia resmi diluncurkan dengan penuh optimisme. Pada akhir tahun pertama, nilai transaksinya tercatat mencapai Rp30,9 miliar—sebuah capaian yang cukup membanggakan untuk sebuah permulaan. Namun, memasuki tahun 2024, euforia itu mulai meredup. Sepanjang tahun tersebut, total transaksi hanya bertambah Rp19,73 miliar dengan volume 908.018 ton CO₂e. Angka yang jauh dari potensi sesungguhnya.
Pemerintah pun mencoba membuka keran internasional pada Januari 2025. Lima proyek baru diperkenalkan, dengan potensi mencapai 1,78 juta ton CO₂e. Sempat terjadi lonjakan volume di kuartal pertama 2025, namun sayangnya itu hanya kilat. Laporan IEEFA menunjukkan bahwa antara Maret dan September 2025, nilai transaksi merosot drastis hingga menyisakan Rp1 miliar saja. Hingga akhir Desember 2025, OJK mencatat total nilai transaksi bursa karbon baru mencapai Rp80,75 miliar—masih jauh dari mimpi besar Indonesia menjadi raja karbon dunia.
Pada masa pemerintahan sebelumnya, perdagangan karbon nyaris berjalan di tempat. Prosedur verifikasi proyek yang berbelit-belit dan ketiadaan ruang bagi skema sukarela—yang sebenarnya mendominasi pasar global—menciptakan ketidakpastian. Investor menarik napas panjang, bertanya-tanya apakah ada kepastian hukum yang berkelanjutan.
Romeyn Perdana Putra, Peneliti BRIN bidang Ekonomi Sirkular, menuturkan pengalamannya mengamati dinamika saat itu. “Pada era sebelumnya, strategi harga karbon tak pernah jelas. Belum lagi tumpang tindih kewenangan antara kementerian lingkungan hidup, OJK, dan kementerian teknis lainnya. Akibatnya, calon pembeli—baik dalam negeri maupun luar negeri—merasa ragu untuk masuk ke bursa karbon Indonesia. Banyak yang melihat bursa karbon hanya sebagai panggung seremonial, bukan arena transaksi yang sungguhan,” jelasnya.
Wisnu Aji Nugroho, yang memiliki pengalaman menjalani penugasan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebagai Tenaga Ahli setara eselon II serta pernah menjabat sebagai Tim Pengawasan Implementasi Program Prioritas Nasional di Kementerian Dalam Negeri, melihat setidaknya dua akar masalah. Pertama, pasar global saat ini sangat haus akan kredit karbon berbasis alam (nature-based solutions), seperti hutan dan gambut. Namun, Indonesia mayoritas menawarkan kredit berbasis teknologi (technology-based). Jadilah seperti menjual minuman dingin di tengah musim hujan—kurang diminati. Kedua, pembeli asing masih menyimpan kekhawatiran akan perubahan regulasi yang tiba-tiba. Pengalaman pencabutan lisensi proyek karbon besar di masa lalu masih membekas, membuat mereka berpikir dua kali.
Peralihan kepemimpinan dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan saat ini membawa angin perubahan. Di era kepemimpinan baru, langkah nyata mulai terlihat. Perpres No. 110 Tahun 2025 diterbitkan sebagai payung hukum yang lebih adaptif. Wacana pembentukan Badan Pengelola Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK) pun mulai mengemuka. Namun, Wisnu mengingatkan bahwa perubahan struktur kementerian saja tidak cukup. “Potensi penjualan karbon yang belum terimplementasi akan tetap menganggur jika tidak ada otoritas tunggal yang berani memutuskan rantai izin yang lintas kementerian. Perubahan kementerian itu ibarat mengganti juru masak, tapi jika dapur masih berantakan, rasanya akan tetap sama,” ujarnya dengan tegas.
Wacana pembentukan badan karbon sebenarnya bukan hal baru. Wisnu yang kala itu menjadi bagian dari Tim Percepatan Implementasi Bursa Karbon, bersama tim lainnya sudah mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) untuk merumuskan struktur badan karbon. Ide itu sempat mengemuka, bahkan ada satgas yang mulai menyusun peta jalan.
Sayangnya, hingga saat ini badan karbon tersebut belum terbentuk secara operasional. Padahal, tanpa badan yang memiliki kewenangan penuh dan independen, tata kelola karbon nasional akan terus tersandera oleh ego sektoral.
Bagi pemerintah saat ini, peluang untuk melompat jauh masih terbuka lebar. Wisnu Aji Nugroho memberikan 4 ( empat ) rekomendasi yang bisa dieksekusi dalam waktu singkat.
Pertama dalam ekosistem Bursa Karbon IDX, Pertamina memegang peran strategis sebagai penyedia utama pasokan kredit karbon melalui proyek panas bumi Lahendong, sekaligus menjadi tulang punggung transaksi perdana yang didominasi grupnya. Di sisi lain, Pelita Air berperan sebagai pelopor dari sisi permintaan dengan menjadi maskapai pertama Indonesia yang bertransaksi di IDXCarbon, serta mengimbangi emisi dari penerbangan perdananya melalui pembelian kredit karbon. Kedua entitas ini secara sinergis mendukung target Net Zero Emission (NZE) Indonesia pada 2060.
Sehubungan dengan posisi strategis tersebut, Pelita Air Training Center (PATC) memiliki peluang besar untuk menginisiasi program edukasi ekosistem emisi karbon bagi industri penerbangan. Rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain:
1. Mengembangkan kurikulum pelatihan “Carbon Management for Aviation” yang mencakup tata cara perhitungan jejak karbon operasional penerbangan (scopes 1, 2, & 3) serta mekanisme perdagangan karbon di IDXCarbon.
2. Menyelenggarakan program sertifikasi profesi untuk “Carbon Offset Auditor” di sektor aviasi, mengingat PATC telah memiliki sertifikasi EASA 147 yang diakui secara internasional.
3. Meluncurkan pelatihan teknis implementasi Green Operating Procedure (GOP) dan optimalisasi Electronic Flight Bag (EFB) untuk efisiensi bahan bakar, yang dapat diikuti oleh personel dari berbagai maskapai.
4. Membangun modul edukasi tentang SAF serta strategi pengelolaan Biodiversity Offset dalam proyek-proyek kompensasi lingkungan.
5. Menggandeng regulator seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Tenaga Kerja serta IDXCarbon untuk menyelenggarakan lokakarya rutin bagi para pemangku kepentingan, sekaligus memanfaatkan jejaring Pelita Air Group yang telah memiliki pengalaman dalam transaksi dan offset karbon.
Kedua, Kementerian Keuangan bisa menginisiasi untuk aktifkan pajak karbon segera. Dengan pajak karbon, perusahaan akan lebih memilih membeli kredit karbon daripada harus membayar denda yang lebih mahal. Ini akan menciptakan permintaan riil yang saat ini masih minim.
Ketiga, selesaikan konflik peran ganda kementerian lingkungan hidup yang selama ini menjadi regulator sekaligus pengelola SRN. Caranya, bentuk Badan Karbon Independen yang khusus menangani tata niaga karbon.
Keempat, Pelibatan BAPPISUS (Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus) dalam pengawasan pembentukan badan karbon tersebut. BAPPISUS adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto pada 23 Oktober 2024 untuk mengawasi, mengendalikan, dan menginvestigasi pelaksanaan program pembangunan prioritas. Dengan BAPPISUS ikut terlibat, pembentukan badan karbon tidak akan lagi tersendat di meja rapat.
Indonesia kini berdiri di persimpangan. Di satu sisi, potensi perdagangan karbon global diproyeksikan tembus USD 100 miliar pada 2030. Di sisi lain, tanpa tata kelola yang kuat, kita hanya akan menjadi penonton di pasar yang kita dirikan sendiri. Pemerintah saat ini memiliki momentum emas untuk mewujudkan struktur yang selama ini hanya sebatas wacana. Badan karbon bukan lagi sekadar opsi, melainkan keharusan.
Dan langkah pertama yang paling konkret adalah dengan mengaktifkan pajak karbon, lalu membentuk badan karbon di bawah pengawasan BAPPISUS. Saatnya Indonesia menyambut Era GreenJob, Peluang Karir dalam Ekonomi Sirkular. Karena dunia tidak akan menunggu dan Optimalisasi Ekosistem Bursa Karbon bisa menjadi solusi ampuh
