Politisi Partai Golkar (Golongan Karya), Ahmad Irawan, menanggapi salah satu tuntutan yang diserukan para mahasiswa dalam aksi demonstrasi di berbagai daerah seperti Jakarta; Medan, Sumatra Utara; Kota Semarang, Jawa Tengah; hingga Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Senin (15/6/2026), yakni menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Para mahasiswa mendesak agar program MBG dihentikan lantaran dinilai menjadi saluran pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Di saat harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green (RON 95) naik per Rabu (10/6/2026), nilai tukar rupiah yang melemah, dan daya beli masyarakat turun, para mahasiswa menilai MBG sebagai program populis yang justru membebani negara dan meminta agar anggarannya dialihkan ke program yang lebih efektif.
MBG sendiri merupakan salah satu program unggulan dalam pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Namun, semenjak diluncurkan pada 6 Januari 2025 lalu, program yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) itu telah diwarnai sejumlah polemik.
Mulai dari tendensi boros APBN, mengingat pagu anggaran untuk 2026 awalnya Rp335 triliun, meski selanjutnya diturunkan menjadi Rp268 triliun.
MBG disinyalir telah menyita porsi signifikan dari belanja pemerintah, sehingga memicu efisiensi di sektor lain, termasuk dugaan pengalihan dari anggaran pendidikan.
Kemudian, maraknya kasus dugaan keracunan di kalangan siswa penerima manfaat MBG di berbagai daerah, yang sebagaimana dipaparkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), sejak awal 2025 hingga April 2026 tercatat sedikitnya 33.626 pelajar sempat mengalami keracunan yang diduga dari MBG.
Selain itu, muncul dugaan kasus korupsi tata kelola MBG periode 2025-2026 yang menjerat eks Kepala BGN Dadan Hindayana; dua eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung; lalu kaki tangan Sony Sonjaya, Asep Yusuf Somantri (AYS); dan terkini dari pihak swasta, yakni Komisaris PT. Yasa Artha Trimanunggal (YAT), Andri Mulyono.
Politisi Golkar Ahmad Irawan: Tuntutan Menghentikan MBG Tidak Realistis
Terlepas dari polemik MBG dan tuntutan mahasiswa tersebut, Ahmad Irawan menilai, menghentikan program MBG adalah hal yang tidak realistis.
Ahmad yang merupakan anggota Komisi II DPR RI dan dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyebut, Prabowo sebagai presiden terpilih memiliki hak untuk menentukan program apa saja yang dijalankan oleh pemerintah.
“Kembali kepada hal yang mendasar dulu, bahwa sebagai presiden elected, sebagai presiden yang dipilih dan sedang menjabat, Pak Prabowo punya hak dalam memilih dan menentukan programnya,” tutur Ahmad, dikutip dari tayangan Prime + with Bram Herlambang yang diunggah di kanal YouTube CNN Indonesia, Selasa (16/6/2026).
“Ini saya perlu sampaikan karena ini kaitannya dengan tuntutan untuk menghentikan program MBG.”
Menurut Ahmad, tuntutan agar program MBG dihentikan tidak realistis karena hal tersebut sama dengan meminta Prabowo untuk mengingkari janji politiknya.
“Kalau saya sendiri melihat bahwa tuntutan untuk menghentikan program MBG itu tidak realistis. Karena ini sama saja dengan mengajak Presiden untuk mengingkari janji politiknya pada saat pemilu,” jelas Ahmad.
(Sumber)
