Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus memperkuat langkah agar dapat menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi melalui penerapan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Jadi bupati, wali kota, memperbanyak pasar murahnya, perhatian ke petani sehingga (pasokan) kita tidak tergantung dengan Pulau Jawa,” kata Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, usai memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2026 di ruang Pasir Padi, kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Rabu (15/7/2026).
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami inflasi sebesar 0,35 persen secara bulanan (month to month/mtm) dan 2,92 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Juni 2026.
Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen, serta lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,34 persen secara tahunan.
Hidayat meminta sejumlah kepala daerah di Kepulauan Bangka Belitung bisa menekan laju inflasi.
Dengan demikian, laju inflasi terkendali dan stabilitas harga terjaga demi kepentingan masyarakat Bangka Belitung.
“Kita pertahankanlah. Semua sektor, dari pertanian, perikanan, dan berkaitan dengan sembilan bahan pokok kita tekan terus,” ujar Hidayat.
Empat strategi
Pemerintah Kota Pangkalpinang menjalankan kebijakan pengendalian inflasi berdasarkan surat keputusan wali kota yang mengacu pada empat strategi utama atau 4K.
“Menurut SK wali kota, kami sudah melaksanakan empat strategi tersebut, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” kata Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, Rabu (15/7/2026).
Pada aspek keterjangkauan harga, lanjut Dessy, pemerintah rutin menggelar Gerakan Pangan Murah, pasar murah, hingga memberikan subsidi transportasi untuk membantu menekan biaya distribusi barang ke pasar.
Sementara itu guna menjaga ketersediaan pasokan pangan, Pemerintah Kota Pangkalpinang menggandeng kelompok wanita tani (KWT) untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur menjadi lahan produktif.
Tim Penggerak PKK juga dilibatkan untuk mendorong masyarakat menanam komoditas pangan, terutama cabai, guna memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Adapun untuk memastikan distribusi barang tetap lancar, Pemerintah Kota Pangkalpinang terus berkoordinasi dengan distributor dan instansi terkait guna mengantisipasi praktik penimbunan barang serta menjaga kelancaran arus logistik, terutama menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN).
Dessy menambahkan, komunikasi efektif menjadi salah satu instrumen penting dalam pengendalian inflasi.
Upaya tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi lintas instansi, penyampaian informasi perkembangan inflasi kepada masyarakat, hingga pemanfaatan dasbor prediksi harga pangan..(Sumber)
