Respons instansi pusat dan partai politik terkait pusaran kasus kematian tenaga kesehatan (nakes) muda di Nusa Tenggara Timur (NTT), dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni atau dr. Icha (27), terus bergulir.
Langkah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang menerjunkan tim investigasi khusus guna menyelidiki dugaan intimidasi dari oknum anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) mendapat apresiasi positif dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan dukungannya terhadap langkah taktis Kemenkes. Dirinya menilai kehadiran tim investigasi independen sangat diperlukan agar tabir kronologi peristiwa di Rumah Sakit (RS) Leona Kefamenanu terungkap secara utuh.
“Saya kira bagus, Kemenkes ikut peduli dan menurunkan tim investigasi terhadap kasus kematian dr. Icha tersebut, agar didapatkan informasi dan kronologi yang lengkap tentang kejadiannya,” ujar Ahmad Doli Kurnia, Kamis (2/7/2026).
Golkar Panggil Anggota DPRD TTU yang Terlibat
Sebagai bentuk pertanggungjawaban internal parpol, Doli menegaskan bahwa DPP Golkar tidak tinggal diam. Pihaknya telah menginstruksikan jajaran pengurus di tingkat provinsi hingga kabupaten untuk segera memanggil Therensius Lazakar, anggota Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPRD TTU yang diduga kuat ikut melakukan intimidasi verbal terhadap almarhumah dr. Icha sebelum korban ditemukan tewas gantung diri.
“Kami sendiri juga sudah meminta kepada DPD Partai Golkar NTT dan TTU untuk memanggil Anggota F-PG DPRD TTU yang diduga mengintimidasi untuk dimintai keterangan,” tegasnya.
Doli menambahkan, Partai Golkar menaruh perhatian serius pada aspek kausalitas atau hubungan sebab-akibat dalam kasus ini. Investigasi yang mendalam dinilai krusial untuk membuktikan sejauh mana tekanan psikologis yang diterima korban dari para oknum wakil rakyat tersebut berkorelasi langsung dengan keputusan nekat korban mengakhiri hidupnya akibat depresi berat.
“Saya juga ingin sekali mengetahui persis relasi kuat antara tindakan intimidasi dengan peristiwa kematian itu. Intinya kami ingin kasus ini diungkap secara terang benderang,” lanjut Doli.
Di akhir keterangannya, Ahmad Doli Kurnia memastikan bahwa Partai Golkar berkomitmen penuh pada supremasi hukum. Jika dari hasil investigasi bersama yang dilakukan Polda NTT, Polres TTU, dan Kemenkes ditemukan adanya unsur pidana atau pelanggaran hukum yang sah, Golkar siap menyerahkan kadernya untuk diproses secara hukum formal.
“Dan apabila dari semua keterangan dan investigasi itu memang ditemukan tindak pidana terhadap ketiga Anggota DPRD itu, sepenuhnya kasus ini akan kami serahkan kepada pihak penegak hukum,” pungkasnya secara tegas.
Hingga saat ini, tim gabungan masih terus mengumpulkan bukti fisik, catatan rekam medis penanganan pasien gigitan ular, serta keterangan dari saksi-saksi kunci di UGD RS Leona guna memastikan keadilan bagi perlindungan profesi dokter di Indonesia.(Sumber)
