Politiknesia.com

Bagus Adhi Mahendra Putra Ajak Warga Bali Wujudkan Pemilu Luber Jurdil

Anggota Badan Sosialisasi MPR RI AA Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H., M.Kn., (Amatra) terus hadir turun di tengah-tengah masyarakat untuk menggaungkan, membumikan dan mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan serta dalam upaya juga memperkuat dan mempertebal wawasan kebangsaan.

Kali ini Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dengan tema “Empat Pilar sebagai Landasan Pemilu” diberikan wakil rakyat yang akrab disapa Gus Adhi ini kepada masyarakat Kintamani, Kabupaten Bangli pada Kamis 15 Juni 2023 yang disambut antusias oleh masyarakata yang hadir.

Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang disosialisasikan yaitu, Pancasila sebagai Dasar Ideologi Negara, UUD Tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, dan Bhinneka tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Di awal paparannya Adhi Mahendra Putra menjelaskan bahwa pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara luber jurdil. Anggota Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi, kepemiluan, serta pertanahan dan reforma agraria ini lantas menjelaskan mengenai asa pemilu luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil).

Langsung artinya setiap pemilih secara langsung dapat memberikan hak suaranya tanpa melalui perantara atau perwakilan. Umum artinya seluruh WNI yang telah  memenuhi syarat sebagai pemilih  diberika hak untuk memilih. Bebas artinya setiap WNI berhak memilih dan menggunakan hak pilihnya tanpa adanya pengaruh, tekanan dan paksaan dari siapapun.

Sementara rahasia bermakna dalam memilih dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun. Lalu jujur artinya setiap penyelenggara pemilu harus bersikap dan bertindak jujur dan bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan adil artinya setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama dari penyelenggara, pemerintah, aparat keamanan dan penegak hukum.

Lebih lanjut Adhi Mahendra Putra yang juga merupakan Anggota Fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali ini  menjelaskan bagaimana Empat Pilar Kebangsaan sebagai landasan pemilu. “Empat Pilar Kebangsaan menjadi pilar dalam setiap kegiatan manusia Indonesia untuk dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia termasuk pemilu,” ungkapnya.

Pancasila memberikan cerminan agar tercipta pelaksanaan pemilu yang berketuhanan, berkemanusiaan, mempersatukan, keterwakilan rakyat, berkeadilan sosial. UUD 1945 menjadi landasan hukum pemilu dimana pemilu diatur pada pasal 22e ayat 6. Tujuan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, azas pemilu (luberjurdil), pelaksanaan pemilu setiap 5 tahun.

“Selanjutnya dalam konteks NKRI, pemilu dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan mempertahankan NKRI. Sedangkan berkaitan dengan Bhineka Tunggal Ika, pemilu adalah menghormati persatuan dan kekeluargaan di tengah perbedaan,” papar Adhi Mahendra Putra.

Adhi Mahendra Putra lantas menerangkan mengapa pemilu diperlukan? Pertama untuk menguatkan legitimasi pranata politik (eksekutif, legislatif, yudikatif). Kedua, menjamin stabilitas peralihan kepemimpinan. Ketiga, memilih kader pembangunan yang terbaik. Keempat, menegakkan demokrasi.

Lebih lanjut wakil rakyat berhati mulia, gemar berbagi dan dikenal dengan spirit perjuangan “Amanah, Merakyat, Peduli” (AMP) dan “Kita Tidak Sedarah Tapi Kita Searah” ini juga memberikan pemahaman kepada masyarakata mengenai berbagai tantangan dalam pemilu baik yang menyangkut kecurangan hingga politik uang.

Salah satu tantangan besar dalam setiap pelaksanaan pemilu adalah kecurangan yang merupakan perbuatan atau tindakan yang tidak jujur yang sengaja  dilakukan oleh seseorang atau lebih terhadap sesuatu hal, bertentangan atau  melanggar peraturan perundang-undangan, cenderung disembunyikan lalu  dilakukan pengubahan dengan berbagai cara, sehingga mengakibatkan dampak  negatif atau kerugian bagi orang lain.

Tantangan lainnya yang juga menjadi momok setiap hajatan pemilu adalah politik uang yang merupakan upaya mempengaruhi warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pemilu  atau seseorang yang mempunyai kewenangan untuk  melalukan sesuatu hal dengan memberikan imbalan  berupa uang atau materi.

Adhi Mahendra Putra lantas menyerukan stop politik uang karena banyak dampak negatifnya dalam kehidupan berdemokasi. Secara sosiologis, politik yang berdampak pada menurunnya antusiasme masyarakata, ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan. Secara ekonomi, budaya yang menguras kas negara, menurunnya investasi  dalam usaha negara. Secara yuridis, wibawa hukum menjadi lemah, hukum bukan lagi sebagai panglima.

“Kita serukan stop politik uang, mari jadi pemilih cerdas dan mari bersama-sama dukung wujudkan pemilu berintegritas aman dan damai,” ajak wakil rakyat yang sudah dua periode mengabdi di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali ini dan baru-baru ini sukses mengawal dan memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Provinsi Bali.

Adhi Mahendra Putra yang merupakan politisi Golkar asal Kerobokan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali ini kemudian mengingatkan kembali visi dan misi bernegara berdasarkan Pancasila, UUD NRI 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Dikatakan sesuaui pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, visi negara Indonesia yakni menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Sedangkan misinya yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

“Visi misi bernegara itu harus kita wujudkan dan kita topang kuat dengan implementasi nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan. Kita ingin membangun rumah kebangsaan yang kokoh sehingga perlu ditopang dengan Empat Pilar Kebangsaan,” pungkas Adhi Mahendra Putra yang Ketua Harian Depinas SOKSI dan Ketua Depidar SOKSI Bali ini. (Sumber)

Leave a Reply