Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia telah mengumumkan daftar nama kepengurusan partainya untuk periode 2024-2029 pada Kamis (7/11). Dari daftar kepengurusan yang disebutkan, tidak terdapat nama Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ataupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Meskipun begitu, Bahlil mengatakan dirinya tetap terbuka kepada siapa pun yang ingin bergabung dalam partainya. Selama orang tersebut merupakan warga Negara Indonesia.
“Kami bukan hanya Pak Jokowi. Siapa pun juga kalau masuk Golkar juga bisa. Jadi siapa saja karena Golkar ini kan inklusif. Tidak mengenal suku. Tidak mengenal agama. Tidak mengenal asal dari mana,” kata Bahlil di Kantor DPD Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (7/11).
“Selama dia warga negara Indonesia yang sudah berusaha dengan senang hati kalau mau jadi Kader Partai Golkar,” tambahnya.
Buktinya saat ini, kata Bahlil, Ketua Umum Partai Golkar berasal dari Papua. Ini menunjukkan bahwa partai dengan lambang beringin tersebut memegang teguh sikap nasionalisme.
“Coba bayangkan ketum Partai mana yang ketua umumnya dari Papua. Baru Golkar kan? Itu menunjukkan bahwa partai kami adalah partai yang nasionalis. Jadi sudah ada Ketum Partai Golkar dari Sumatera, dari Jawa, dari Sulawesi, Sekarang Papua. Jadi silakan saja masuk di Golkar. Semakin banyak semakin bagus,” sambungnya.
Sebelumnya beredar kabar bahwa Jokowi akan menjabat sebagai sebagai salah satu Dewan Pembina (Wanbin) Partai Golkar. Hal tersebut menguat ketika Jokowi berkunjung ke Jakarta bertepatan hari pengumuman kepengurusan baru.
Kabar tersebut langsung dibantah oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, yang kemudian secara resmi mengumumkan Agus Gumiwang Kartasmita sebagai Dewan Pembina Golkar.
Berikut daftar nama dewan kehormatan Partai Golkar:
Ketua Dewan Kehormatan Partai Aburizal Bakrie
Ketua Dewan Pembina Partai Agus Gumiwang Kartasmita
Ketua Dewan Etik Muhammad Hatta
Ketua Dewan Pusat Data dan Transformarsi Digital Maman Abdurahman
Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi Dave Laksono
Mahkamah Partai Freddy Latumahina
Badan Penelitian dan Pengembangan Prof. DR. Yudi Krisnadi
Ketua Badan Sanksi Sosial Syahmud Ngabalin
(Sumber)
