Unggahan di medsos menyebutkan Bupati dinilai tidak memprioritaskan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja di lingkup Kawasan Industri Kendal (KIK). Hal itu sempat menuai gejolak di masyarakat, khususnya masyarakat Kendal yang mengeluh susah mendapatkan pekerjaan di KIK.
Bupati Kendal, Dico menampik dirinya tidak memprioritaskan warganya bekerja di KIK. Pihaknya terus mengusahakan masyarakat mengisi tenaga kerja di perusahaan dalam lingkup KIK.
“Kami segenap pemangku kebijakan di Kendal terus mengusahakan. Agar para pengusaha di KIK menggunakan warga Kendal sebagai tenaga kerjanya,” katanya, Senin (27/5/2024).
Diungkapkannya, tidak ada aturan atau undang-undang yang mengharuskan pengusaha menggunakan tenaga lokal. Namun pihaknya bertekad terus meningkatkan kompetensi masyarakat dengan mengembangkan bakat dan literasinya melalui Perpustakaan Daerah (Perpusda) agar layak bersaing.
“Kami segenap pemangku kebijakan di Kendal terus mengusahakan agar para pengusaha di KIK menggunakan warga Kendal sebagai tenaga kerjanya. Hal ini tentu harus diiringi dengan peningkatan kompetensi masyarakat dan Perpusda adalah salah satu upaya kami meningkatkannya,” terangnya.
Menurutnya, dengan memiliki literasi yang baik maka masyarakat Kendal diyakini bisa bersaing dengan siapapun. “Jangan lupa di Perpusda masyarakat tidak hanya membaca namun juga bisa mengembangkan bakat dan minatnya,” ujarnya.
Sementara itu, Pakar Strategic Communication Mass Tuhu Nugraha menilai etika bermedia sosial perlu memperhatikan terkait dengan akurasi postingan. Hal itu untuk menghindari distorsi atau multi interpretasi dari konten yang dibuat.
“Dalam konteks era digital, di mana media membutuhkan kecepatan. Kadang kadang memang akurasi menjadi isu,” terangnya.
(Sumber)
