Gelombang demonstrasi yang akhir-akhir ini menggema di berbagai daerah menyoroti isu gaji dan tunjangan anggota DPR yang dianggap terlalu besar bila dibandingkan dengan kondisi mayoritas rakyat.
Kritik ini semakin tajam ketika data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dibuka, memperlihatkan jurang ketimpangan ekonomi yang begitu lebar di dalam tubuh parlemen. Fraksi Partai Demokrat di DPR RI periode 2024–2029 menjadi salah satu contoh menarik, dengan deretan legislator super kaya hingga anggota dengan harta di bawah Rp1 miliar.
Di posisi teratas, nama Fathi mencuri perhatian dengan kekayaan fantastis mencapai Rp1,72 triliun. Angka ini menempatkannya tidak hanya sebagai yang terkaya di Demokrat, tetapi juga salah satu anggota DPR terkaya secara nasional. Kekayaannya yang luar biasa besar mengundang sorotan publik, terutama ketika dikaitkan dengan posisinya di Senayan yang memiliki pengaruh besar dalam proses legislasi.
Tidak jauh di belakangnya, ada Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dengan kekayaan Rp337,12 miliar. Ibas, yang sudah berpengalaman beberapa periode di DPR, kini menempati posisi penting di Komisi VI yang membidangi perdagangan, perindustrian, dan BUMN, sektor yang sangat strategis bagi perekonomian nasional.
Mulyadi, legislator asal Sumatera Barat, berada di posisi berikutnya dengan total harta Rp162,13 miliar. Sebagai politisi kawakan, ia punya rekam jejak panjang dalam memperjuangkan aspirasi daerahnya, sementara laporan kekayaannya menunjukkan kepemilikan aset besar berupa tanah, bangunan, dan investasi.
Menyusul kemudian Nurwayah dengan Rp125,86 miliar yang juga berasal dari basis pengusaha daerah. Di posisi kelima ada Iman Adinugraha dengan Rp86,46 miliar, menunjukkan bagaimana Fraksi Demokrat diisi oleh kombinasi antara figur politik lama, trah politik, hingga kalangan pengusaha yang kuat secara finansial.
Namun di sisi lain, deretan legislator Demokrat termiskin memperlihatkan wajah yang berbeda. Dina Lorenza, artis yang kini menjadi anggota DPR, melaporkan harta Rp2,14 miliar. Asetnya relatif terbatas jika dibandingkan dengan kolega-kolega satu fraksi, meski masih jauh di atas rata-rata rakyat kebanyakan.
Bramantyo Suwondo menyusul dengan Rp1,79 miliar, Bambang Purwanto Rp1,45 miliar, Anita Jacob Rp1,24 miliar, dan yang terendah adalah Zulfikar Suhardi dengan Rp820 juta. Jumlah yang ia laporkan menjadikannya sebagai anggota Fraksi Demokrat dengan harta paling minim, kontras dengan Fathi yang mencatatkan lebih dari Rp1,7 triliun.
Kontras ini menegaskan jurang antara elit superkaya dan legislator dengan kekayaan terbatas. Publik wajar mempertanyakan bagaimana wakil rakyat dengan kekayaan triliunan dapat memahami secara langsung persoalan hidup masyarakat kecil yang masih bergulat dengan harga sembako, biaya pendidikan, dan akses layanan kesehatan. Apalagi ketika mereka semua—baik yang hartanya triliunan maupun ratusan juta—mendapatkan hak yang sama berupa gaji, tunjangan, dan fasilitas dari negara.
Keterlibatan para legislator Demokrat di berbagai komisi juga menambah bobot isu ini. Edhie Baskoro di Komisi VI yang mengawasi BUMN, sektor perdagangan, dan industri; Mulyadi di komisi bidang pembangunan daerah; hingga anggota muda seperti Dina Lorenza yang berkiprah di komisi sosial, semuanya menegaskan bahwa distribusi tugas mereka menyentuh sektor vital.
Namun, perbedaan latar belakang kekayaan membuka ruang bagi publik untuk menaruh curiga, apakah kebijakan yang lahir benar-benar berpihak kepada rakyat, atau lebih cenderung menjaga kepentingan kalangan elit ekonomi dan politik.
Sorotan ini penting karena data LHKPN bukan sekadar formalitas pelaporan, melainkan instrumen akuntabilitas yang memungkinkan publik memantau integritas wakilnya. Untuk Demokrat, spektrum yang amat lebar antara Fathi dengan Rp1,72 triliun dan Zulfikar Suhardi dengan Rp820 juta menjadi potret nyata betapa beragamnya latar belakang ekonomi para wakil rakyat.
Harapannya, perbedaan itu justru menjadi kekuatan kolektif yang mampu menghadirkan kebijakan berimbang asal mereka konsisten menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama, bukan sekadar menjaga privilese kalangan kaya raya.
Anggota Fraksi Demokrat DPR RI Terkaya dan Termiskin
Terkaya
Fathi – Rp1.729.450.074.142
Edhie B. Yudhoyono – Rp337.121.770.188
Mulyadi – Rp162.132.713.607
Nurwayah – Rp125.864.860.375
Iman Adinugraha – Rp86.468.831.822
Termiskin
Dina Lorenza – Rp2.146.443.879
Bramantyo Suwondo – Rp1.797.785.282
Bambang Purwanto – Rp1.452.030.479
Anita Jacob – Rp1.244.800.000
Zulfikar Suhardi – Rp820.000.000 {radaraktual}
