Kabinet Thailand telah menyetujui rancangan undang-undang (RUU) yang melegalkan perjudian dan kasino, sebagai upaya pemerintah untuk mendorong pariwisata, penciptaan lapangan kerja, dan menarik investasi.
RUU yang akan diajukan ke parlemen untuk dibahas itu akan memungkinkan perjudian berlangsung di kompleks hiburan besar.
Mengutip Reuters, Senin (13/1/2025), kasino dan sebagian besar bentuk perjudian dikategorikan sebagai tindakan ilegal di Thailand. Namun, taruhan sepak bola dan permainan bawah tanah tetap berkembang. Lotere juga populer, dengan sejumlah besar uang yang berpindah tangan.
Hanya beberapa perjudian yang diizinkan, seperti pacuan kuda yang dikendalikan negara dan lotere resmi.
Negara-negara tetangga seperti Kamboja, Singapura, Filipina, Laos, dan Myanmar telah meraup keuntungan dari kompleks kasino besar. Pemerintah Thailand berpendapat bahwa ketidakadaan kasino legal di negara itu mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan dan pariwisata.
Pariwisata merupakan pendorong utama ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara dan Thailand memperkirakan jumlah pengunjung akan mencapai rekor dalam beberapa tahun mendatang.
“Legalisasi akan melindungi masyarakat dan juga akan menghasilkan lebih banyak pendapatan negara,” Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra kepada wartawan.
Pemerintah Thailand telah berulang kali berusaha melegalkan dan mengatur perjudian untuk mendongkrak perekonomian. Namun, setiap upaya selalu mendapat penolakan dari kelompok konservatif di negara mayoritas Buddha tersebut.
Menurut Wakil Menteri Keuangan Julapun Amornvivat, langkah terbaru tersebut dapat meningkatkan jumlah pengunjung asing sebesar 5 hingga 10 persen dan pendapatan pariwisata meningkat sekitar 120 miliar hingga 220 miliar baht (Rp56,3 triliun hingga Rp103,18 triliun).
Hal itu diperkirakan akan mendorong terciptanya 9.000 hingga 15.000 lapangan kerja baru, imbuhnya.
Seorang pendukung utama legalisasi perjudian adalah mantan perdana menteri miliarder Thaksin Shinawatra, ayah Paetongtarn, yang merupakan tokoh berpengaruh pada partai yang berkuasa.(Sumber)