Indonesia berduka! Seorang pemikir besar di bidang ekonomi, Kwik Kian Gie menghembuskan nafas terakhirnya di RS Medistra, Jakarta, dalam usia 90 tahun. Menurut seorang kerabat, yakni politikus PDIP Hendrawan Supratikno, Kwik Kian Gie telah menjalani perawatan intensif selama dua bulan terakhir karena gangguan pencernaan yang terus memburuk. Hingga akhirnya pada Senin malam, 28 Juli 2025 pukul 22.00 WIB ia meninggal dunia.
Kepergian Kwik meninggalkan duka mendalam, bukan hanya bagi keluarga dan kerabatnya, tetapi juga bagi bangsa ini yang sedang kekurangan sosok pemikir jernih nan berani seperti dirinya.
Kwik Kian Gie lahir di Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada 11 Januari 1935. Latar belakangnya sejak awal sudah mencerminkan keberagaman Indonesia. Ia notabene seorang Tionghoa, penganut Buddha, beristri warga negara Belanda, dan tetap memilih menggunakan nama aslinya dalam perjalanan karirnya di dunia yang sering kali menuntut asimilasi. Kwik menolak menanggalkan identitas hanya demi diterima. Sikap ini menjadi refleksi awal dari karakter Kwik: teguh, jujur, dan konsisten.
Pendidikan formalnya dimulai di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dan kemudian dilanjutkan ke Nederlandsche Economische Hogeschool di Rotterdam, Belanda (kini Erasmus Universiteit Rotterdam). Sekembalinya ke tanah air, ia sempat menggeluti dunia bisnis dan menduduki posisi penting di lembaga pembiayaan non-bank pertama di Indonesia.
Namun panggilan hidupnya tak berhenti di ruang-ruang korporat. Ia kemudian melangkah ke dunia politik dengan bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1987, di mana kariernya kian bersinar hingga masuk dalam lingkaran terdekat Megawati Soekarnoputri.
Kwik dikenal luas sebagai ekonom yang berani menolak kompromi terhadap prinsip. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Kwik dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) tanpa rekomendasi partai.
Gus Dur menunjuknya langsung sebagai bentuk penghargaan terhadap kapabilitas dan integritasnya. Setelah Gus Dur lengser, Megawati mengangkatnya sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas pada 2001-2004. Posisi ini memperkuat peran Kwik dalam menata arah pembangunan nasional dari dalam sistem.
Salah satu momen paling dikenang dari kiprah Kwik di pemerintahan adalah saat ia secara terang-terangan menolak penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) untuk obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dalam berbagai rapat terbatas kabinet, ia bersikukuh menentang kebijakan itu karena menilai tidak sah dan merugikan keuangan negara.
Dalam kesaksiannya di pengadilan Tipikor pada tahun 2018, ia menggambarkan situasi yang dihadapi seperti “total football”, di mana hampir semua menteri sepakat menerbitkan SKL, sementara dirinya berdiri sendiri. Namun ia tetap bersuara, tetap menyampaikan penolakan, meski akhirnya dikalahkan oleh keputusan politik. Dalam banyak hal, inilah warisan terbesar Kwik: keteguhan untuk menyatakan kebenaran meski ditinggal sendirian.
Konsistensinya dalam menyuarakan ekonomi kerakyatan dan kemandirian bangsa tak pernah pudar. Di saat banyak ekonom larut dalam paradigma liberal dan tekanan pasar global, Kwik tetap teguh dengan pandangannya: bahwa Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi fondasi utama arah kebijakan ekonomi nasional.
Ia tidak ragu mengkritik keras program pembangunan infrastruktur besar-besaran yang dibiayai utang pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, dengan alasan bahwa hal tersebut berisiko memperparah beban fiskal dan memperlebar ketimpangan. Baginya, pembangunan harus adil, berpihak pada rakyat kecil, dan menjaga kedaulatan negara dari dominasi asing.
Dalam kontestasi politik, Kwik tak ragu mengambil posisi berbeda dari partainya. Di Pemilu 2014 dan 2019, ia mendukung pasangan Prabowo Subianto–Sandiaga Uno dan bahkan menjadi penasihat ekonomi mereka. Ia hadir dalam sejumlah pertemuan di kediaman Prabowo, memberikan masukan tentang strategi mengatasi kemiskinan dan pengangguran, serta konsep pembangunan nasional.
Hubungan ini menegaskan bahwa meski ia berasal dari PDI Perjuangan, Kwik menempatkan kepentingan negara di atas loyalitas partisan. Bahkan sejumlah tokoh Partai Gerindra seperti Fadli Zon secara terbuka menyatakan bahwa pemikiran Kwik banyak sejalan dengan arah perjuangan partai tersebut, terutama dalam mendorong pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten.
Di luar jabatan formal, pemikiran Kwik kerap menjadi suara penyeimbang dalam diskursus publik. Ia tak pernah berhenti menulis, mengisi kolom opini dengan analisis tajam namun tetap komunikatif, dan menyuarakan ide-ide kritis tentang arah pembangunan bangsa. Ia juga mendirikan lembaga pendidikan tinggi IBI-Kwikkiangie School of Business sebagai warisan intelektual bagi generasi muda. Sebelumnya, ia turut membidani lahirnya Institut Manajemen Prasetiya Mulya.
Pada tahun 2005, pemerintah menganugerahkan Bintang Mahaputera Adipradana kepada Kwik Kian Gie atas jasa-jasanya di bidang ekonomi dan pemerintahan. Namun, penghargaan tertinggi yang ia terima barangkali bukanlah medali atau gelar, melainkan kepercayaan dan rasa hormat dari banyak rakyat Indonesia yang melihat dirinya sebagai suara nurani yang langka, yang tidak menjual prinsip demi jabatan, tidak membungkam kritik demi kenyamanan politik.
Kepergian Kwik Kian Gie mengakhiri perjalanan hidup yang penuh keteguhan, keberanian, dan kejernihan berpikir. Dalam dunia yang semakin bising oleh kepentingan, suara jujurnya adalah oase. Ia membuktikan bahwa kekuatan pemikiran dapat menjadi kekuatan politik. Bahwa berdiri di sisi yang benar, walau sendiri, tetaplah tindakan yang pantas diperjuangkan.
Kini, bangsa ini berduka. Namun di balik kesedihan itu, terselip harapan agar warisan moral Kwik Kian Gie terus hidup dalam jiwa para pemimpin masa depan, mereka yang tak takut berbeda, tak silau kuasa, dan tak pernah lelah menyuarakan kepentingan rakyat kecil.
Selamat jalan, Kwik Kian Gie. Namamu abadi sebagai cahaya dalam sejarah bangsa. {radaraktual}
