Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, akhirnya angkat bicara terkait keputusannya tidak menemui massa aksi dalam demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat pada Selasa (21/4/2026). Rudy menegaskan bahwa keputusan tersebut didasari oleh faktor keamanan dan prosedur audiensi yang tidak terpenuhi.
Dalam jumpa pers di Hotel Atlet Sempaja, Samarinda, Kamis (23/4/2026), Rudy menjelaskan bahwa tujuan utama aksi tersebut sebenarnya diarahkan ke DPRD Kalimantan Timur, bukan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov).
“H-1 disampaikan bahwa teman-teman itu tujuan utamanya adalah ke DPRD. Namun, pergeseran arah aksi ke kantor gubernur terjadi setelah sebagian tuntutan dinilai tidak terpenuhi,” ujarnya.
Alasan Keamanan dan Protokol Dialog
Rudy menekankan bahwa dirinya tidak pernah menolak untuk berdialog. Namun, ia keberatan jika komunikasi dilakukan di tengah kerumunan massa yang situasinya mulai memanas dan tidak kondusif.
“Saya sudah menyampaikan dengan Pak Kapolda bahwa kita siap untuk berdialog, tapi tidak untuk di kerumunan massa. Satu adalah karena keamanan, dua adalah berkaitan dengan protokolnya,” kata Rudy.
Ia menambahkan, situasi lapangan pada sore hari menjelang magrib sudah tidak kondusif, ditambah adanya insiden pelemparan botol dan batu ke arah aparat keamanan. Rudy menilai sangat berisiko jika ia memaksakan diri keluar ke tengah massa dalam kondisi seperti itu.
“Bapak-Ibu bisa membayangkan, kalau saya di tengah-tengah situ, terus dilempar begitu, bagaimana?” imbuhnya.
Tawaran Audiensi yang Ditolak
Gubernur mengklaim pihaknya telah menawarkan perwakilan massa untuk masuk ke gedung pemerintahan guna melakukan audiensi secara resmi, namun tawaran itu ditolak oleh pengunjuk rasa. Padahal, ia mengaku membuka akses dialog 24 jam baik di kantor maupun rumah jabatan.
“Saya sudah menawarkan, tapi teman-teman itu perwakilan tidak mau. Saya tidak bisa bicara asal bunyi, harus speak by data. Dialog lebih efektif jika dalam suasana kondusif,” tegas Rudy.
Diberitakan sebelumnya, aksi unjuk rasa ini diwarnai kericuhan setelah massa merasa kecewa karena gubernur tak kunjung keluar menemui mereka hingga pukul 20.00 WITA. Polisi terpaksa mengerahkan water cannon untuk membubarkan massa setelah terjadi aksi bakar kardus dan pelemparan terhadap petugas.
Massa membawa tiga tuntutan utama, termasuk sorotan terhadap anggaran fantastis rumah jabatan senilai Rp 25 miliar yang mencakup fasilitas akuarium laut dan alat fitness, serta pengadaan mobil dinas mewah Range Rover senilai Rp 8,5 miliar.
Rudy mengajak mahasiswa dan seluruh lapisan masyarakat untuk tetap bersinergi mengawal pembangunan Kaltim, namun melalui jalur komunikasi yang sesuai prosedur.(Sumber)
