Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali memicu kontroversi. Ia tiba-tiba melontarkan gagasan ekstrem: mengubah nama Departemen Pertahanan (Department of Defense) menjadi Departemen Perang (Department of War), nama lama instansi berjuluk Pentagon itu sebelum 1949.
Menurut Trump, nama ‘Perang’ memiliki kesan yang jauh lebih kuat dan membangkitkan semangat dibandingkan ‘Pertahanan’.
“Dulu namanya Departemen Perang, dan itu terdengar lebih kuat. Kita memenangkan Perang Dunia I, kita memenangkan Perang Dunia II. Kita memenangkan segalanya,” kata Trump dengan penuh percaya diri di Gedung Putih, dikutip dari CNN, Rabu (27/8/2025).
Trump juga menyatakan tidak gentar menghadapi birokrasi Kongres jika gagasannya itu harus disetujui.
“Kita akan langsung lakukan. Saya yakin Kongres akan setuju jika memang diperlukan. Tapi saya bahkan rasa kita tidak memerlukannya,” ujarnya, menunjukkan keyakinan bahwa ia bisa melakukannya dengan atau tanpa persetujuan parlemen.
‘Pertahanan Terlalu Pasif’
Dalam pandangan Trump, istilah ‘pertahanan’ terlalu pasif dan tidak mencerminkan kekuatan ofensif militer AS.
“Pertahanan itu terlalu defensif. Kita ingin bertahan, tapi kita juga ingin ofensif. Itu terdengar jauh lebih tepat,” tegasnya.
Pernyataan ini muncul setelah ia memuji habis operasi militer AS di Iran pada Juni lalu, yang menggunakan pesawat B-2 Stealth Bomber untuk menyerang tiga situs nuklir.
Menurut Trump, operasi itu ‘luar biasa’ dan ‘sempurna’. Pujian ini seolah mengisyaratkan bahwa nama ‘Departemen Perang’ lebih sesuai dengan strategi militer agresif yang ia idamkan.
Kilas Balik Sejarah
Sejarah mencatat, ketika Kongres AS pertama kali bersidang pada 1789, mereka membentuk tiga departemen, salah satunya adalah Departemen Perang.
Namun, setelah Perang Dunia II, Undang-Undang Keamanan Nasional 1947 menggabungkan Departemen Angkatan Darat dan Angkatan Laut, serta membentuk Angkatan Udara, di bawah satu payung bernama National Military Establishment (NME).
Dua tahun kemudian, pada 1949, NME diubah namanya menjadi Departemen Pertahanan, yang masih digunakan hingga saat ini.
Gagasan Trump untuk mengembalikan nama lama ini tentu saja berpotensi menimbulkan perdebatan sengit, tak hanya di level politik, tetapi juga di kalangan sejarawan dan pakar militer.(Sumber)
