Anggota DPR Komisi IV Fraksi PDIP, Ihsan Yunus diduga turut terlibat sebagai pihak perusahaan yang ikut dalam proyek pengadaan alat pelindung diri (APD) pada masa Covid-19 di lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang diduga berbau rasuah.
Ihsan pun dicecar tim penyidik KPK terkait keterlibatannya dalam kasus korupsi proyek APD tersebut, di Gedung Merah Putih KPK K4, Jakarta Selatan, Kamis (18/4/2024).
“Ihsan Yunus (Swasta), yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain pengetahuannya soal kaitan informasi dugaan adanya turut serta saksi dalam salah satu perusahaan pelaksana pengadaan APD di Kemenkes RI,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui keterangannya hasil pemeriksaan Ihsan, Kamis (18/4/2024) sore.
Ihsan merampungkan pemeriksaan tim penyidik pada siang hari ini. Pria yang mengenakan masker dan baju putih berbalut jaket hitam itu keluar gedung pada pukul 13.25 WIB.
Ihsan pun memilih bungkam ketika dicecar awak media terkait dugaan jatah proyek dirinya dapatkan dalam pengadaan APD Covid-19. Ia meminta para pewarta mengkonfirmasi langsung ke tim penyidik terkait materi pemeriksaan kasus korupsi tersebut.
“Abang dapet jatah proyek ya?,” tanya wartawan ke Ihsan.
“Tanya sama penyidik (KPK) ya. Tanya sama penyidik ya,” jawab Yunus kepada awak media.
“Berapa pertanyaan?,” cecar wartawan
“Lupa saya, tanya sama penyidik ya,” jawab Ihsan.
Pada kasus ini, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kemenkes, pada Kamis (9/11/2023).
Diketahui, nilai kontrak proyek beraroma rasuah itu sebesar Rp 3,03 Triliun dengan rincian lima juta per set APD. Sejauh ini, kerugian negara mencapai Rp 625 miliar.
KPK telah mencegah sejumlah pihak terkait dalam perkara ini untuk keluar negeri. Berdasarkan sumber Inilah.com, pihak yang dicegah untuk kalangan ASN yaitu mantan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Budi Sylvana yang saat ini menjabat Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya dan mantan Sekretaris Utama BNPB Harmensyah yang saat ini menjabat Widyaiswara Ahli Utama BNPB.
Sedangkan pihak tiga pihak lainnya yaitu Satrio Wibowo (Swasta), Ahmad Taufik (Swasta), dan A Isdar Yusuf (Advokat).
(Sumber)
