Bayangkan sebuah negeri di mana kemiskinan jadi menu harian, inflasi mencekik urat nadi, pajak melambung tinggi tanpa ampun, dan korupsi merajalela bak wabah penyakit. Inilah realita pahit yang sedang menimpa Kenya, mutiara di Afrika Timur yang kini justru ‘tenggelam’ dalam krisis ekonomi akut.
Jutaan warganya, konon 40 persen dari total populasi, kini hidup di bawah garis kemiskinan. Sebuah potret suram yang terpampang nyata di setiap sudut Nairobi, ibu kota yang dulu gagah.
Di antara hiruk pikuk jalanan, Christine Naswa, seorang ibu lima anak yang tiap hari berjuang menjajakan sayuran di pinggir jalan, membagikan kisahnya yang memilukan.
“Ekonomi sangat buruk. Tak ada uang di Kenya,” keluhnya lirih, seperti dikutip AFP pada Jumat (27/6/2025).
“Ada hari-hari ketika saya pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Anak-anak saya menangis karena lapar, tapi saya hanya bisa diam.”
Sebuah pengakuan yang menusuk, menggambarkan betapa tipisnya batas antara harapan dan keputusasaan di sana.
Janji Manis Presiden Ruto, Realita Pahit Rakyat
Meski Presiden William Ruto telah mencoba ‘mengobati’ luka ini dengan mencabut beberapa pajak lewat RUU keuangan, rakyat rupanya tak sedikit pun merasakan efeknya. Ibarat obat penenang, hanya bekerja sesaat lalu rasa sakitnya kembali menusuk lebih dalam.
“Tahun ini adalah tahun terburuk dalam 36 tahun saya berdagang,” ujar seorang pemilik toko di pusat bisnis Nairobi, yang memilih menyembunyikan namanya karena tokonya pernah jadi sasaran penjarahan saat unjuk rasa.
“Begitu pemerintahan baru terpilih, pajak langsung dinaikkan. Tapi kami tidak pernah merasakan manfaat apa pun dari itu.”
Sebuah ironi yang pahit: pemerintah menaikkan pajak demi rakyat, tapi rakyat justru kian tercekik.
Pemerintah memang berkelit, pajak dibutuhkan untuk melunasi utang luar negeri yang menggunung dan menjaga stabilitas fiskal. Tapi, kata Kwame Owino dari Institute for Economic Affairs, kesabaran publik sudah di ambang batas.
“Kita sudah mencapai titik di mana rakyat tidak sanggup lagi menanggung beban pajak,” tegasnya.
“Masyarakat lelah membayar pajak hanya untuk menutupi borosnya belanja pemerintah dan utang yang tidak transparan penggunaannya.”
Sebuah sindiran telak bagi mereka yang doyan berutang tapi tak becus mengelola uang rakyat.
Ketika Kesehatan dan Pendidikan Kalah oleh Bunga Utang
Patricia Rodrigues, analis dari Control Risks, tak sungkan menyebut Presiden Ruto telah kehilangan kepercayaan publik. Sebabnya jelas, ia gagal menunaikan janji kampanyenya untuk ‘mewakili rakyat kecil’.
“Presiden berjanji akan memperjuangkan warga biasa, tapi malah menaikkan pajak secara drastis. Ini dirasakan banyak orang sebagai bentuk pengkhianatan,” ungkap Rodrigues.
Sebuah tamparan keras bagi seorang pemimpin yang mengkhianati amanat rakyatnya.
Puncaknya, sebuah fakta yang sungguh miris: saat rakyat menjerit kelaparan, alokasi anggaran pemerintah untuk membayar bunga utang justru lebih besar dari anggaran kesehatan dan pendidikan! Kenya pun kini di bawah tekanan IMF yang meminta reformasi fiskal sebagai syarat bantuan.
Parlemen akan membahas rancangan anggaran baru, dan pemerintah mati-matian menghindari pajak langsung yang bisa memicu gelombang unjuk rasa baru.
“Kita perlu bicara soal akuntabilitas, bukan hanya pajak,” kata seorang warga Nairobi dengan nada geram.
“Jika korupsi tidak diberantas, tidak peduli siapa yang memimpin –rakyat tetap akan sengsara.”
Sebuah kebenaran yang tak terbantahkan.
Harapan memang masih tersisa pada pemilu 2027. Tapi, seperti kata pemilik toko tadi dengan senyum getir, “Warga Kenya akan selalu memilih pencuri.”
Sebuah kesimpulan yang menyedihkan, seolah menandai lingkaran setan yang tak berkesudahan di negeri ini.
Apakah Kenya akan terus terperangkap dalam jerat utang dan kemiskinan? Atau akankah ada secercah harapan di balik awan kelabu ini? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.(Sumber)
