Perdana Menteri Belanda Dick Schoof telah mengumumkan keputusannya untuk mengundurkan diri, hanya beberapa jam setelah tokoh sayap kanan Geert Wilders menarik dukungannya terhadap pemerintah koalisi dalam perselisihan mengenai imigrasi.
Wilders menjerumuskan pemerintah ke dalam krisis pada hari Selasa (3/6/2025) dengan mengumumkan bahwa Partai Kebebasan (PVV) yang dipimpinnya telah menarik diri dari koalisi sayap kanan, karena ketiga mitranya gagal mendukung kebijakannya untuk menindak tegas suaka.
“Tidak ada tanda tangan dalam rencana suaka kami. PVV meninggalkan koalisi,” kata pemimpin PVV dalam sebuah postingan di X setelah pertemuan singkat di parlemen dengan para pemimpin partai. Menyusul rapat kabinet darurat yang diadakan setelah pengumuman Wilders, Schoof mengatakan dia akan mengundurkan diri.
Kantor berita Reuters melaporkan, menteri dari PVV Wilders akan meninggalkan kabinet, sementara menteri yang tersisa akan melanjutkan pemerintahan sementara. Pemilihan umum baru kemungkinan tidak akan diadakan hingga bulan Oktober.
Mitra koalisi Wilders menuduhnya mendahulukan kepentingan politiknya sendiri di atas kepentingan negara pada saat kritis bagi Eropa. “Ada perang di benua kita. Alih-alih menghadapi tantangan, Wilders justru menunjukkan bahwa ia tidak mau bertanggung jawab,” kata Dilan Yesilgoz, pemimpin Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi yang konservatif.
“Sangat tidak bertanggung jawab untuk menjatuhkan pemerintah pada titik ini,” kata Nicolien van Vroonhoven, pemimpin partai tengah New Social Contract, tentang tokoh sayap kanan flamboyan tersebut.
Pemimpin oposisi Frans Timmermans, kepala aliansi Buruh/Kiri Hijau, mengatakan dia “tidak melihat cara lain untuk membentuk pemerintahan yang stabil” selain pemilihan umum dini.
Dilan Yesilgoz, pemimpin Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi, mengatakan dia “terkejut” oleh langkah Wilders.
Setelah bertahun-tahun beroposisi, PVV memenangkan suara terbanyak dalam pemilihan November 2023 sebesar 23 persen memanfaatkan gelombang populis yang sedang naik daun di Eropa dengan janji untuk memerangi imigrasi.
Namun, Wilders gagal memperoleh dukungan untuk menjadi perdana menteri, dan Schoof, seorang birokrat karier yang tidak dipilih, muncul sebagai kandidat kompromi. Wilders tidak menduduki jabatan menteri. Wilders telah berulang kali mengkritik koalisi karena gagal melaksanakan proposal imigrasi partainya.
Sementara itu, meskipun dukungan untuk PVV tetap kuat dalam jajak pendapat, namun telah merosot ke sekitar 20 persen, yang membuatnya sejajar dengan aliansi oposisi Buruh/Kiri Hijau.
Minggu lalu, Wilders menuntut koalisi mendukung 10 poin rencana untuk memangkas imigrasi, termasuk menolak semua permintaan suaka dan memobilisasi tentara untuk berpatroli di perbatasan Belanda. “Saya mendaftar untuk kebijakan suaka yang paling ketat, bukan kehancuran Belanda,” kata Wilders kepada wartawan pada hari Selasa saat menjelaskan kepergiannya.
Langkah tersebut dilakukan beberapa hari setelah konservatif nasionalis Karol Nawrocki diumumkan sebagai pemenang pemilihan presiden Polandia, memberikan dorongan bagi populis sayap kanan di seluruh Eropa. Belanda akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak para pemimpin NATO di Den Haag.(Sumber)
