Gelagat dua menteri Presiden Joko Widodo yang ikut dalam pusaran arus penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode, menjadi penilaian yang membuktikan mereka telah gagal dalam kinerjanya di pemerintahan.
Dua menteri tersebut ialah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.
Baru-baru ini, Luhut hadir dalam acara silaturahmi Presiden Joko Widodo dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di bawah kepemimpinan Surta Wijaya yang berencana mendeklarasikan Jokowi tiga periode di Jakarta, Selasa lalu (29/3).
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie berpendapat, Luhut dapat diduga menjadi dalang dari rencana deklarasi Jokowi tiga periode oleh Apdesi yang tidak terdaftar di Kemenkumham tersebut.
“Saya semakin bingung ulah si Lord Luhut ini, setelah mengumpulkan ketua-ketua partai waktu lalu kini kepala-kepala desa dikumpulkan dan saya duga dia salah satu otak juga,” ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (31/3).
Sementara, Bahlil beberapa hari yang lalu menanggapi penolakan mayoritas publik terhadap isu penundaan pemilu da atau perpanjangan masa jabatan presiden. Dia meminta agar gagasan penundaan pemilu yang digaungkannya pertama kali jangan diharamkan.
“Kini Bahlil bersuara lagi. Dua menteri ini gagal total, kerjanya urus politik bukan invetasi,” imbuh Jerry menegaskan.
Maka dari itu, Jerry menilai sosok Luhut dan juga Bahlil memiliki gelagat dan tujuan politik yang sama dengan pendukung isu penundaan pemilu dari unsur ketua umum partai politik, yakni Ketua Umum PAn Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
“Saya kira ambisi mereka (Luhut dan Bahlil) ini ambisi sesat para pengusul penundaan pemilu atua perpanjangan jabatan presiden, selain ada Cak Imin dan Zulhas,” demikian Jerry.(Sumber)
Related News
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M Sarmuji meminta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia turun langsung menyelesaikan sengketa lahan di Pulau Rempang, Batam, yang bakal menjadi lokasi Rempang Eco City. Penyelesaian diharap tak mengabaikan masyarakat adat dan faktor kultural setempat. “Karena ini sudah terjadi, kami berharap ada proses rekonsiliasi yang tuntas dan komunikasi yang selama ini mungkin agak rumit bisa diurai dengan Pak Menteri datang ke Pulau Rempang,” kata Sarmuji melalui keterangan tertulis, Jakarta, Rabu, 13 September 2023. BACA JUGA Anggota Komisi IX DPR Minta Pemerintah Jamin Akses Layanan Masyarakat Krisis Air Bersih Landa Sejumlah Daerah, DPR Minta Pemerintah Bertindak Cepat RUU BUMN Disetujui Jadi Usulan Inisiatif DPR RI Ketua Golkar Jawa Timur (Jatim) itu yakin dengan kemampuan komunikasi Bahlil, konflik di Rempang bisa segera teratasi. Sarmuji juga menilai persoalan di Rempang tidak akan terjadi jika komunikasi pemerintah dengan warga setempat berjalan dengan baik. “Saya yakin dengan kemampuan komunikasi Pak Menteri, segala keruwetan bisa diatasi. Koordinasi menjadi faktor penting harus dituntaskan. Karena kalau koordinasi kemarin itu tuntas mestinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Sarmuji. Sarmuji juga meminta Bahlil mengidentifikasi berbagai kemungkinan faktor pemicu konflik. Terutama, ihwal kemungkinan adanya konflik kepentingan golongan tertentu yang tidak ingin Indonesia maju. “Barangkali bukan hanya persoalan orang lain tidak ingin Indonesia maju atau orang lain tidak ingin Indonesia memiliki hilirisasi yang baik tentang pasir kuarsa, tetapi barangkali ada konflik-konflik kepentingan lokal yang harus diurai oleh Pak menteri sehingga apa yang kemarin terjadi itu bisa diselesaikan dengan baik dan terkomunikasikan dengan baik,” kata dia. Sarmuji pun mendorong pemerintah mencari akar dari konflik tersebut. Dengan begitu, kata dia, alasan bentrok di Rempang bisa terungkap. “Rumah sudah sediakan, tanah sudah juga disediakan, bahkan saya dengar juga uang pengganti sewa sudah disediakan sampai bangunan rumahnya bisa ditempati. Andaikan itu terkomunikasikan dengan baik, mestinya kan tuntas enggak ada persoalan, tapi faktanya kan kejadian itu ada. Kenapa masih ada sebagian masyarakat yang menolak dan penolakannya itu sangat keras,” kata Sarmuji. “Apakah itu bagian masyarakat yang tidak terakomodir atau masyarakat yang ingin lebih lagi daripada yang disediakan oleh pemerintah. Atau ada masalah sosial budaya yang harus terpecahkan, barangkali karena ada masyarakat adat yang mungkin saja tereliminasi karena investasi tersebut atau karena ada faktor-faktor kultural yang lain yang harus segera diurai oleh Pak Menteri,” tegas dia
Post Views: 56
