Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto angkat suara mengenai rencana pemindahan sebagian produksi dari dua perusahaan komonen otomotif raksasa asal Jepang di Jawa Timur ke Vietnam.
Dalam Konferensi Pers terkait Stimulus Ekonomi Q2 dan Semester II-2026, dirinya menyebut investasi di Tanah Air saat ini masih bergerak ke beberapa kawasan ekonomi khusus seperti di Jawa Timur dan Pulau Bintan, Riau.
“Terkait sektor yang dalam tanda petik belum bisa bersaing, pemerintah mendorong salah satunya dalam bentuk kredit usaha rakyat untuk membantu sektor padat karya,” kata dia dalam siaran KompasTV, Selasa (23/6/2026).
“Tadi baru kita rapatkan dan ini akan kita jaga, baik untuk investasi maupun modal kerja-nya,” lanjut Airlangga.
Namun untuk informasi lebih jauh, dirinya enggan untuk berkomentar lebih jauh. Satu hal yang pasti, isu tersebut tidak menyimpulkan bahwa investasi di Indonesia tidak kompetitif.
Masih dalam tahap perundingan
Sebelumnya, penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, berencana untuk melakukan perundingan resmi antara serikat pekerja dan manajemen perusahaan guna memastikan informasi pemindahan pekerjaan pabrik ke Vietnam.
“Saya minta perundingan resmi antara serikat pekerja di perusahaan tersebut dengan manajemen,” kata Said kepada Kompas.com, Senin (22/6/2026).
Menurut dia, dialog tersebut diperlukan untuk memastikan apakah rencana pemindahan sebagian pekerjaan ke Vietnam benar akan dilakukan atau masih sebatas pembahasan internal perusahaan.
Selain itu, perundingan juga diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai waktu pelaksanaan serta faktor yang melatarbelakangi keputusan tersebut.
Belum dilaporkan ke Presiden
Meski berpotensi berdampak pada 7.000 pekerja, Said mengaku belum melaporkan persoalan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengatakan, laporan baru akan disampaikan setelah pemerintah memperoleh kepastian terkait rencana tersebut dan menyelesaikan analisis kebijakan yang diperlukan.
“Belum, kan saya akan lapor nanti. Karena saya harus bikin analisa kebijakannya dulu dengan turun ke lapangan,” kata Said.
Menurut dia, pelaporan kepada Presiden perlu didasarkan pada data dan fakta yang sudah terverifikasi agar dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan.
“Kalau sudah pasti. Karena kalau belum pasti kan nambah pikiran Presiden saja. Harus pasti dulu,” ujarnya.
(Sumber)
