Pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tidak ada bukti pemerkosaan massal dalam tragedi Mei 1998 menuai kecaman luas.
Sejarawan sekaligus aktivis perempuan, Ita Fatia Nadia, mengecam keras pernyataan tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk penyangkalan sejarah serta kebohongan publik.
“Pernyataan Menteri Fadli Zon adalah dusta. Ini bukan hanya melukai hati korban, tetapi juga bentuk penyangkalan terhadap pelanggaran HAM berat yang telah diakui negara,” tegas Ita dalam konferensi pers daring, Jumat (13/6/2025).
Menurut Ita, kekerasan seksual terhadap perempuan, khususnya dari etnis Tionghoa, dalam kerusuhan Mei 1998 telah didokumentasikan dalam temuan resmi negara.
Ia merujuk pada laporan Tim PPHAM (Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu) yang dibentuk pemerintah.
“Dalam dokumen PPHAM disebutkan secara jelas tentang adanya pemerkosaan dalam peristiwa Mei 1998. Jadi tidak bisa dikatakan itu hanya rumor,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa pernyataan Fadli Zon secara langsung mengingkari proses panjang pemulihan trauma para korban kekerasan seksual yang telah berlangsung lebih dari dua dekade.
“Pernyataan itu tidak hanya menyakitkan, tapi juga memperparah beban psikologis para penyintas dan keluarga mereka. Ini bentuk penghinaan terhadap perjuangan korban,” lanjut Ita.
Ita menuntut agar Fadli Zon meminta maaf secara terbuka kepada para korban.
“Korban-korban ini masih hidup. Mereka masih berjuang dengan luka mereka. Ini saatnya Fadli Zon meminta maaf secara terbuka,” ujarnya dengan tegas.
Sebelumnya, Fadli Zon dalam wawancara dengan salah satu media nasional mengklaim tidak pernah ada bukti pemerkosaan massal dalam peristiwa Mei 1998.
Ia menyebut isu tersebut hanya berdasarkan cerita tanpa dasar.
“Betul enggak ada pemerkosaan massal? Kata siapa? Enggak pernah ada proof-nya. Itu hanya cerita. Kalau ada, tunjukkan,” kata Fadli Zon dalam pernyataan yang viral sejak Senin (8/6/2025).
Ia juga menyebut pernah membantah keterangan tim pencari fakta dan mengklaim bahwa sejarah seharusnya dibangun untuk mempersatukan bangsa.
Namun pernyataan ini dinilai sebagai upaya pembelokan sejarah dan penghapusan jejak pelanggaran HAM berat di masa lalu.
Banyak pihak dari kalangan aktivis, akademisi, dan masyarakat sipil menyerukan agar pemerintah tidak membiarkan narasi semacam ini berkembang tanpa koreksi tegas.
“Seorang pejabat negara, apalagi Menteri Kebudayaan, tidak bisa bicara sembarangan soal sejarah kelam bangsa. Ini bukan soal opini, ini soal kebenaran sejarah dan penghormatan terhadap korban,” tutup Ita.(Sumber)
