Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah menegaskan bahwa rangkaian bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat harus menjadi peringatan serius bagi negara untuk mengevaluasi tata kelola kebencanaan secara menyeluruh.
Politisi Partai Golkar yang akrab disapa Ijeck itu menilai penanganan bencana selama ini masih cenderung reaktif dan berhenti pada fase tanggap darurat, tanpa disertai langkah pencegahan jangka panjang yang konkret dan konsisten.
“Penanganan bencana memang sudah berjalan. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau berhenti sampai di sini, atau mau membenahi akar masalah supaya bencana yang sama tidak terus berulang,” ujar Ijeck, Rabu (28/1/2026).
Ijeck mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada solusi sementara. Ia menilai lemahnya penataan lingkungan, khususnya sungai, menjadi faktor utama berulangnya bencana banjir di berbagai daerah.
Menurutnya, pendangkalan sungai dan pemanfaatan bantaran sungai yang menyimpang dari peruntukan adalah persoalan klasik yang terus dibiarkan tanpa penanganan serius.
“Pendangkalan sungai, sedimentasi, dan penyalahgunaan bantaran sungai itu bukan masalah baru. Kalau pengerukan sungai dan penataan bantaran tidak dilakukan secara tegas, maka pekerjaan kita akan terus berulang setiap kali bencana datang,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa bantaran sungai tidak boleh lagi dijadikan kawasan permukiman, karena risiko yang ditimbulkan jauh lebih besar dibanding manfaat jangka pendeknya.
Selain aspek infrastruktur, Ijeck juga mengkritisi minimnya kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana.
Ia menilai pendekatan kebencanaan saat ini masih terlalu bergantung pada lembaga penyelamat seperti Basarnas, tanpa dibarengi penguatan kapasitas masyarakat.
Untuk itu, ia mendorong agar pendidikan kebencanaan dimasukkan secara formal ke dalam kurikulum nasional, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas.
“Tanggap bencana tidak bisa hanya mengandalkan Basarnas. Masyarakat harus disiapkan sejak dini. Kalau bisa, materi kebencanaan dijadikan kurikulum resmi dari TK sampai SMA,” ujarnya.
Sebagai pembanding, Ijeck menyinggung Jepang yang dinilai berhasil menekan jumlah korban jiwa berkat pendidikan kebencanaan yang ditanamkan sejak usia dini.
Terkait proses pemulihan pascabencana, khususnya di Aceh, Ijeck memastikan bahwa distribusi bantuan dan relokasi korban tetap berjalan meski dihadapkan pada kendala teknis di lapangan, seperti kondisi tanah berlumpur dan keterbatasan lahan.
“Memang tidak mudah. Di Aceh, misalnya, masih berlumpur dan proses relokasi butuh waktu. Tapi progres tetap berjalan dan tidak berhenti,” katanya.
Meski kondisi secara umum mulai membaik, Ijeck mengingatkan bahwa pemulihan belum sepenuhnya selesai dan membutuhkan pengawalan serius agar tidak terhambat.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan infrastruktur ke depan, khususnya jalan dan jembatan, agar memiliki daya tahan yang memadai terhadap potensi bencana.
“Jalan dan jembatan harus dipersiapkan dengan standar ketahanan yang lebih baik. Jangan sampai setiap kali bencana terjadi, infrastruktur kita kembali runtuh,” pungkasnya.(Sumber)
