Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil mengungkapkan praktik beras oplosan sejatinya telah berlangsung puluhan tahun. Lemahnya pengawasan negara membuat praktif mafia ini tumbuh subur.
“Lemahnya penegakan hukum terhadap mafia pengoplos ini, membuat mereka merasa tidak tersentuh hukum,” ujar Nasir kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Ia menilai, kerja mafia ini bukan hanya merugikan petani dan menganggu program swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga telah menampar negara.
“Mafia ini leluasa bekerja, karena negara tidak hadir sepenuhnya memberantas mereka hingga ke akarnya,” tegasnya.
Oleh karena itu, Nasir meyakini kasus ini bisa saja diusut tuntas sampai ke akarnya, apabila Kementerian Pertanian dan Polri bersih dari pengaruh mafia pengoplos beras.
“Jika Mentan dan kepolisian bersih dari pengaruh mafia pengoplos itu, tentu akan mudah menuntaskan dan menyeret ke hukum para mafia pengoplos itu,” tandasnya.
Temuan Mentan
Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman membeberkan awal mula ditemukannya praktik beras oplosan yang dijual dengan harga premium. Akibat praktik culas ini, konsumen harus menanggung kerugian Rp99 triliun/tahun.
Dalam rapat bersama Komisi IV DPR, Mentan Amran menyampaikan bahwa pihaknya menemukan kejanggalan harga dalam dua bulan terakhir. Dia menyebut harga gabah petani menurun, padahal harga beras di tingkat konsumen naik.
“Kita mencoba menganalisa karena ada anomali di mana dua bulan lalu, satu bulan lalu, itu terjadi penurunan harga di tingkat petani atau penggilingan. Kami ulangi, penurunan harga terjadi di penggilingan atau petani, tetapi terjadi kenaikan di tingkat konsumen. Ini terjadi anomali,” ujar Mentan Amran di Ruang Komisi IV DPR, Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Dia menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produksi beras naik 14 persen, atau lebih dari 3 juta ton. Dia menyebut, pasokan tersebut melebihi kebutuhan nasional. Namun di pasaran, harga konsumen tetap naik sementara harga petani menurun.
Dari temuan tersebut, Kementan melakukan pengecekan di lapangan yang berada di 10 provinsi dengan menguji 268 merek.
“Kemudian kami lakukan sampel, itu kami juga cek di laboratorium. Ini kami periksa di 13 laboratorium. Kemudian ini 85 persen yang tidak sesuai standar. Ada yang dioplos, ada yang tidak dioplos, langsung ganti kemasan. Jadi ini semua beras curah tetapi dijual harga premium. Beras curah tetapi dijual harga medium,” jelasnya.(Sumber)
