Hari ini Komisi XI DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Rionald Silaban.
RDP ini bertujuan untuk permohonan penyertaan modal negara (PMN) untuk menyelamatkan maskapai pelat merah ini.
Dari paparan Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra disebutkan sejak pandemi COVID-19 2020 ekuitas Garuda per Desember 2021 negatif US$ 5,3 miliar.
Pada Desember 2020 tercatat laba bersih Garuda minus US$ 2,2 miliar, lalu pada Desember 2021 tercatat minus US$ 3,8 miliar. Lalu pada Maret laba masih tercatat minus US$ 1,36 miliar.
Per Juni 2022 Garuda membukukan laba bersih US$ 3,81 miliar. Irfan menjelaskan laba bersih ini diperoleh dari pendapatan restrukturisasi utang dengan disetujuinya perjanjian perdamaian dalam proses PKPU perseroan yang membuat ekuitas membaik jadi US$ 1,5 miiar.
Dalam rapat, Dirut Garuda mendapat banyak pertanyaan dari anggota DPR. Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar Zulfikar meminta kepada Irfan agar tidak hanya melakukan efisiensi perusahaan dengan pemangkasan rute yang tidak menguntungkan.
“Jangan hanya potong sewa pesawat. Tolong potong moral hazardnya. Apalagi pak Irfan sudah berkomitmen untuk itu. Jangan sampai karena Garuda aset bangsa ini selalu dimaklumkan. Kalau ada apa-apa PMN, ada apa apa PMN, harus komitmen,” ujar dia di Komisi XI DPR, Senin (26/9/2022).
Selain itu anggota Komisi XI Fraksi Gerindra Gus Irawan mengungkapkan, jika keputusan PMN Garuda ini adalah keharusan. “Kalau tidak diambil (keputusan PMN) ya pailit. Padahal PKPU pun sebuah perjuangan, jadi memang posisi yang tidak mudah,” ujar dia.
Irawan menyebutkan setelah rights issue ini Garuda diharapkan bisa menjadi lebih baik. “Atau Garuda selamat dan jadi maskapai penerbangan kebanggaan. Setuju pak itu bangga, kalau untung, kalau rugi ya buat apa juga?,” jelas dia.
Dia mengharapkan agar Garuda bisa meningkatkan pelayanan sehingga membuat masyarakat Indonesia lebih fanatik dan makin banyak menggunakan Garuda Indonesia sehingga perusahaan bisa lebih untung.
Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKB Farida Hidayati menanyakan terkait standby buyer yang akan menyerap rights issue jika tak mampu terserap pasar. “Apakah sudah ada standby buyernya? Mengingat kondisi Garuda belum stabil,” jelas dia.(Sumber)
