Peternak ayam petelur di sejumlah daerah terancam bisnisnya sebagai imbas jatuhnya harga jual telur ayam di tingkat peternak dalam beberapa minggu terakhir. Hal ini dipicu over supply di pasar yang tidak sebanding dengan serapan pasar dan daya beli masyarakat yang rendah.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Sarifah Suraidah Harum mengaku ikut prihatin anjloknya harga telur ayam, khususnya di tingkat peternak. Produksi telur ayam yang tinggi ternyata belum mampu diimbangi dengan permintaan pasar yang memadai.
”Turut prihatin, karena ini menyangkut kelangsungan UMKM yang menjadi tumpuan ekonomi keluarga. Dengan harga telur yang turun saat ini, maka dampaknya cukup signifikan bagi peternak. Harus ada langkah konkret untuk menyelamatkan usaha di tingkat peternak,” ujar Sarifah di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Di satu sisi saat ini pasokan telur ayam di eceran sangat melimpah, namun pada kenyataannya serapan di pasar tidak bisa mengangkat harga jual. Akibatnya harga telur anjlok. Awal bulan ini, harga telur ayam di tingkat peternak sempat mencapai level terendah Rp20.400 per kilogramnya.
Hari ini masih di kisaran Rp22.000 hingga Rp22.800 per kilogram jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah sebesar Rp26.500 per kilogram.
”Ini masalah tata niaga yang harus segera diurai oleh Kementerian Perdagangan. Sebagai Mitra Kerja Kemendag, Komisi VI DPR mendorong ada upaya konkret untuk menjaga rantai pasok dan permintaan telur di masyarakat menjadi stabil kembali dalam waktu dekat. Produksi telur di Tanah Air cukup kuat untuk menopang ketahanan pangan nasional,” kata Bunda Harum, sapaan akrab Sarifah Suraidah.
Srikandi politik dari Dapil Kalimantan Timur ini meminta Kementerian Perdagangan segera membangun kesepakatan strategis dengan Badan Gizi Nasional (BGN) guna mengoptimalkan penyerapan stok telur lokal sebagai upaya mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sesuai arahan Fraksi Golkar DPR, Sarifah mendorong lahirnya regulasi yang tegas dan integrative untuk menjaga keberlangsungan ekosistem perunggasan nasional dari hulu hingga hilir.
“Kami meminta Kemendag segera berkoordinasi secara intensif dengan BGN untuk menghidupkan dan mengarahkan skema program MBG agar memprioritaskan stok dari peternak lokal. Menyelamatkan sektor perunggasan nasional bukan hanya soal menjaga stabilitas harga, tetapi juga melindungi mata pencaharian jutaan peternak di daerah,” kata Ketua Tim Penggerak PKK Kaltim ini.(Sumber)
